Surabaya (beritajatim.com)- Buruh ancam akan mogok massal jika tuntutan kenaikan upah 15% atau jika dirupiahkan Rp 600 ribu tak dipenuhi oleh Gubernur Khofifah pada demo, Kamis (30/11/2023).
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa aksi hari ini adalah mogok nasional awalan. Aksi ini diikuti oleh 40 ribu orang dari berbagai gerakan serikat buruh di Jawa Timur.
“Kalau tidak dipenuhi (tuntutan kenaikan 15%) kami akan adakan mogok nasional lanjutan,” kata Said diwawancarai awak media di Jalan Basuki Rahmat.
BACA JUGA:Buruh Demo Kenaikan Upah, Pusat Surabaya ‘Lumpuh’
Said menegaskan bahwa buruh menolak total kenaikan upah minimum yang menggunakan PP No 51 Tahun 2023. Penolakan ini berdasarkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Poin lainnya adalah Survei KHL (kehidupan hidup layak) oleh gerakan buruh ada 64 item yang harganya kian melangit.
“Harga beras sudah naik 40 persen, telur sudah 30 persen, sewa rumah naik 50 persen. Jadi itu salah satu alasan kita,” imbuh Said.
Oleh sebab itu, ia mengancam 5 juta buruh akan mogok nasional. Hal itu akan berimbas kepada 100 ribu perusahaan yang produksinya terhenti. Namun, ia belum memastikan kapan akan menggelar aksi mogok nasional.
BACA JUGA:Kisah Petani Kangkung Asal Gresik yang Terbantu Program Makmur Pupuk Indonesia
Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Jawa Timur, Jazuli mengatakan apabila gubernur Jawa Timur tetap memaksakan menggunakan PP 51 tahun 2023 maka kenaikan upah buruh di daerah yang berbasis industri hanya 0,1 persen atau sekitar 22 ribu-30 ribu.
“Masa kenaikan upah cuman 22 ribu. Bahkan ada di daerah luar ring 1 itu kenaikannya hanya 11 ribu,” tegas Jazuli. (Ang/Aje)
