Pasuruan (berirajatim.com) – Warga Pasuruan menggeruduk kantor Bawaslu di Kecamatan Gempol, Rabu (11/9/2024). Mereka menuntut Bawaslu Pasuruan menjaga netralitas dalam pengawasan tahanan Pilkada 2024.
Tuntutan tersebut dipicu ketidakpuasan warga terhadap tiga rekomendasi yang dijatuhkan Bawaslu kepada Pj Bupati Pasuruan. Mereka menilai Bawaslu tampak tak netral dan terkesan tebang pilih.
Salah satu demonstran, Lujeng Sudarto mengatakan, aksi ini untuk mengingatkan Bawaslu Kabupaten Pasuruan agar terus menjalankan fungsinya dan tidak memihak kepada salah satu calon. Dia meminta Bawaslu agar transparan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Kami tak hanya mengkritiki dan mengingatkan secara tegas kepada Bawaslu, tapi kami juga mengkritik tegas kepada aparat penegak hukum. Jika terdapat calon pemimpin Kabupaten Pasuruan yang terjerat kasus Gakkumdu tak pandang bulu dalam menanganinya,” jelas Lujeng, Rabu (11/9/2024).
Lujeng berharap para penegak hukum dan Bawaslu tak berlindung pada tagline Pilkada aman dan damai. Hal ini akan sia-sia jika nantinya pemimpin yang terpilih tidak melakukan dengan benar.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan bahwa pihaknyabsangat mengapresiasi tindakan masyarakat tersebut. Menurutnya tindakan ini merupakan bentuk suport dan pengingat untuk melakukan pengawasan pencegahan pelanggaran.
“Masyarakat punya hak untuk melakukan pilkada, sehingga kami juga berharap pada Pilkada Kabupaten Pasuruan kali ini bisa berlangsung jujur dan adil,” jelas Oen, sapaan akrabnya.
Oen juga mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan tindakan yang tegas, bahkan sebelum penetapan calon bupati dan wakilnya. Ketegasannya ini terbukti dengan memberikannya rekomendasi kepada perangkat desa yang terlibat netralitas kepada Pj Bupati Pasuruan. [ada/beq]
