Kediri (beritajatim.com) – Gabungan LSM menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, Selasa (24/2/2026). Mereka menuntut komitmen dukungan lahan untuk Program Nasional Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Massa menilai Perhutani menolak memberikan lahan setelah beredarnya surat kepada Kepala Desa Manggis yang dianggap memicu keresahan dan kebingungan di tingkat desa di tengah upaya pemerintah daerah merealisasikan pembangunan KDMP.
Aksi sempat diwarnai ketegangan dan nyaris ricuh antara massa dengan pegawai Perhutani, namun situasi berhasil diredam aparat kepolisian dan polisi hutan yang berjaga di lokasi.
Perwakilan dari Indonesia Justice Society (IJK) Kediri Mochammad Mahbuba, mengatakan demonstrasi dilakukan karena adanya ketimpangan pembangunan KDMP di sejumlah desa yang belum memiliki lahan.
“Kami gabungan dari LSM di Kediri, menyuarakan suara rakyat, karena kami melihat kesejahteraan dan keadilan di Kabupaten Kediri tidak equal. Daerah lain sudah terbangunkan KDMP, tetapi ada beberapa desa mulai dari Manggis dan lain-lain tidak bisa membangun gedung karena tidak mempunyai lahan dan berdekatan dengan lahan Perhutani,” ujarnya.
Ia menyebut aksi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Perhutani Kediri mendukung pembangunan KDMP dan tidak menghalangi proses perizinan yang sedang berjalan di sejumlah titik.
Administratur Perhutani KPH Kediri, Miswanto menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung program kesejahteraan masyarakat tersebut. Menurutnya, Perhutani berperan mengawal proses perizinan sesuai kewenangan.
Dari 21 titik KDMP di wilayah KPH Kediri yang mencakup lima kabupaten, empat titik berada di Kabupaten Kediri. Dua titik di Desa Manggis dan Desa Sata disebut telah berjalan, sementara dua lainnya masih dalam tahap verifikasi dan perencanaan lapangan.
“Perhutani berkomitmen mendukung seluruh program yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kami hanya menjalankan peran sesuai kewenangan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” katanya.
Ia juga menyarankan pembangunan dilakukan di lahan kosong tanpa tegakan agar proses perizinan lebih mudah dan tidak berlarut.
Aksi di depan kantor Perhutani tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen dukungan oleh Administratur KPH Kediri terhadap pelaksanaan KDMP. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah kesepakatan dicapai. [nm/beq]
4 Komentar
koperasi merah putih mematikan usaha mikro rakyat,LSM sok sosialis…….
Jaman Orba sudah ada KUD, Di Desa saya bangunan KUD masih berdiri mangkrak, sebelah bangun KDMP. Ganti pemimpin pst ganti kebijakan, apalagi bendera berganti.
😂😂😂
jangan terlalu menjustice terlalu prematur kan kopdes belum 100% beroperasi.