Surabaya (beritajatim.com) – Transformasi, kata yang tepat disematkan untuk Dusun Brau di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dusun ini sukses menghapus stigma buruk menjadi kawasan produktif penggerak ekonomi.
Dulu, orang lebih banyak mengenal Dusun Brau sebagai Kampung Preman. Terkesan mengerikan memang. Ditambah lingkungan yang tertinggal semakin menguatkan stigma buruk itu.
Namun kini, Dusun Brau totalitas berubah. Malah, sekarang lebih dikenal sebagai sebagai sentra penghasil susu di Kota Batu yang memiliki motto: Susumu, Semangatku!!!
Beritajatim bersama rombongan wartawan Pokja Grahadi berkesempatan mengunjungi Wisata Susu Sapi Brau pada Rabu (30/8/2023) dalam rangka Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) Pemprov Jatim 2023.
Dusun Brau berada di ketinggian 1034 mdpl. Masyarakat mengandalkan sumber daya alam dan peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berdasarkan letak ketinggiannya, Dusun Brau terpisah menjadi dua kawasan: Brau Atas (ketinggian 1034 mdpl) dan Brau Bawah (ketinggian 974 mdpl). Brau Atas dan Brau Bawah masing-masing didiami 2 RT (Rukun Tetangga). RT 1 dan 2 berada di Brau Bawah dan RT 3 dan 4 di Brau Atas. Sedangkan, wilayah RW-nya termasuk di dalam cakupan RW 10.
Kondisi geografis Brau memang paling ideal untuk budidaya sapi perah. Ini karena berada di ketinggian di atas 1000 mdpl dan suhu rata-rata 20-25 derajat Celsius, serta ketersediaan pakan hijauan yang memadai membuat sebagian besar warga Brau menyandarkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya dengan membudidayakan sapi perah.
BACA JUGA:
Tiket.com dan Dinas Pariwisata Kota Batu Gelar Forum Pengembangan Hospitality
Hasil utama yang didapatkan dari sapi perah adalah susu, peternak memerah susu sapi dua kali sehari, pagi dan sore, kemudian susu disetorkan kepada koperasi susu setempat, dengan sistem pembayaran setiap 10 hari sekali yaitu pada tanggal 4, 14 dan 24.
Hasil sampingan sapi perah adalah dari penjualan sapi perah betina yang sudah tua dan produktivitasnya rendah. Ada lagi hasil samping sapi perah yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya di Brau. Yakni, penggunaan teknologi biogas untuk mengolah limbah sapi perah menjadi bahan bakar kompor dan lampu, dan ampas dari biogas bisa di manfaatkan menjadi pupuk organik yang namanya bioslurry.

Ketua Kelompok Tani Margomulyo, Dusun Brau, Muhammad Munir kepada beritajatim.com memberikan alasannya mengapa Dusun Brau dulunya dikenal sebagai kampung preman (buruh tani).
“Dibilang kampung preman itu dulunya mayoritas warga masyarakat di Dusun Brau adalah ‘mreman’ atau sebagai buruh tani. Buruh tani kalau di tempat kami dinamakan mreman atau serabutan. Hanya pendapatannya memang tidak menentu. Baru bisa kerja kalau ada yang membutuhkan. Mreman itu bisa keluar di wilayah sebelah atau di Kota Batu sendiri,” kata Munir.
Jadi, kata Munir, preman itu bukanlah dalam arti sebenarnya atau orang yang bertindak kejahatan dan berbuat kriminalitas. Tapi, preman adalah julukan seorang buruh tani di Dusun Brau.
“Sambil bekerja sebagai buruh tani, warga itu juga ingin memiliki peliharaan sapi perah. Bagi warga-warga yang memiliki kelebihan modal itu kan banyak yang menitipkan sapinya. Mereka beli pedet atau anakan sapi betina sambil dibesarkan. Kalau sudah bunting 7,8, atau 9 bulan baru dijual,” ujarnya.
Hasil dari kerja sebagai buruh tani, menurut dia, uangnya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. “Dengan ikut merawat sapi milik orang lain, buruh tani tadi masih punya tabungan. Setelah dijual, nanti baru ada pendapatan atau keuntungan untuk dibelikan sapi anakan atau pedet (harga Rp4-5 juta) atau dara (sapi betina remaja atau perawan yang siap birahi) dengan harga di atas Rp10 juta,” jelasnya.
BACA JUGA:
Info Lokasi dan Harga Tiket Batu Love Garden, Destinasi Wisata Menarik di Akhir Pekan
Munir mencontohkan, ada seorang buruh tani memelihara sapi pedet milik orang lain dengan harga Rp5 juta. Kemudian, sapi itu dipelihara hingga menjadi dara yang siap birahi. Kemudian, menggunakan Inseminasi Buatan (IB) dan akhirnya sapi bunting. Itu sapi berusia sekitar 2,5 tahun. Kalau kualitasnya bagus, bisa dijual mencapai harga Rp25 juta.
“Dengan kesepakatan bersama, sapinya nanti dibeli sendiri oleh buruh tani itu. Dengan dijual Rp 25 juta, buruh tani itu bisa mengembalikan uang Rp5 juta ke pemodal awal tadi. Terus ada sisa Rp20 juta, dibagi dua, yakni masing-masing mendapat Rp10 juta. Uang itu yang nantinya akan dibelikan oleh buruh tani berupa sapi betina remaja yang biasa disebut dara. Kalau mereka buruh tani menabung memang sulit mas, karena habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Proses dari ‘Kampung Preman’ menjadi sentra penghasil susu membutuhkan waktu sekitar lima tahun. “Tahun 2010 ke atas sudah mulai berubah dan mulai ada pengembangan. Sejak 2005 hingga 2010, mereka masih sebagai buruh tani. Sekarang kami memiliki 150 anggota yang tergabung Poktan Margomulyo. Mereka sudah memiliki sapi perah masing-masing. Sapi perah itu semacam home industry untuk keluarga, yang bekerja di sana itu anaknya, ibunya, dan bapaknya,” imbuhnya.
Munir juga bercerita bahwa ada pengusaha Italy yang membuat perusahaan pengolahan keju mozzarela di Bali. Dan, perusahaan itu mengambil bahan baku susu sapinya dari Dusun Brau, Batu. Produksi susu sempat mengalami penurunan saat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi melanda Jatim, termasuk Batu.
Pihaknya mengaku sempat mengalami kekurangan bahan baku susu untuk dipasok ke Bali. Estimasi kebutuhannya 2000-2500 liter susu segar per hari atau seminggu 10 ton susu yang harus dipasok saat ini. Mereka mengambil seminggu dua kali.
Jumlah penduduk di Brau sekitar 500 jiwa. Sedangkan, jumlah sapi perahnya mencapai 1200 ekor. Ini artinya populasi sapi perahnya dua kali lipat dari jumlah penduduk.
“Produksi susu dalam sehari 5.000 liter. Sementara kebutuhan pasar 10 ribu liter dalam sehari. Jadi, memang sangat kurang. Pemasaran susu masih lokal, Jawa dan Bali,” ujarnya.
Munir menceritakan, bahwa Dusun Brau ini masih masuk wilayah tertinggal di Kota Batu. Pihaknya datang dengan semangat ingin mengubah nasib dan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini, warga setiap hari sudah berpenghasilan. Bahkan, susu ini menjadi mata pencaharian utama warga.
Dalam perkembangannya, susu sapi ini juga telah diolah menjadi berbagai produk olahan unggulan seperti permen dan yogurt. Mottonya adalah ‘Susumu Semangatku’.
Warga Dusun Brau kini beternak sapi perah dan menghasilkan susu. Dengan beternak sapi perah inilah pundi-pundi rupiah pun mengalir deras setiap harinya. Selain itu, juga masih ada pendapatan tambahan, yakni dari anakan sapi atau pedet. Dan, ditambah lagi kemanfaatan limbahnya dari kotoran sapi untuk biogas yang akhirnya bisa mengurangi ketergantungan pembelian gas.
Saat wabah PMK melanda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu mengintervensi dengan melakukan sosialisasi penanganan PMK. Yakni, melakukan pertemuan dengan kelompok tani, kemudian memberikan vitamin dan obat-obatan. Lalu, memberikan vaksin pertama, kedua dan vaksin booster. Saat ini di Dusun Brau ini sudah nol virus. Sapi sudah sehat semua.
“Alhamdulillah, PMK sudah tidak ada lagi. Sejak lahir ceprot menemukan penyakit mengerikan bagi sapi ya baru kali ini. Maka ini perlunya kolaborasi dengan pemerintah. Sementara sektor usaha terus melakukan upaya untuk promosi melalui berbagai media. Dinas Peternakan Kota Batu banyak membantu dalam soal pemasarannya,” katanya.

Dalam sehari, menurut Munir, susu yang dihasilkan dari seluruh peternak di Brau mencapai 5000 liter. Dari jumlah tersebut, digunakan untuk memasok industri pengolahan susu nasional seperti Nestle dan Indolakto. Rata-rata tiap peternak per sapi bisa memasok 30 liter per hari. Dalam sebulan, bisa menghasilan sekitar 5000 liter.
Kepala Dusun Brau, Fendi Tri Hermawan menambahkan, bahwa desanya memang sangat terdampak wabah PMK. Dari sekitar 1500 ternak sapi yang dipelihara, saat ini hanya tersisa 1200 ekor. Peternak sapi perah sempat putus asa, karena banyak sapi yang mati. Mereka juga menjual sapinya dengan harga murah, karena tak sanggup menghadapi wabah PMK.
Sebelum menjadi sentra penghasil susu, dia juga menjelaskan hal yang sama seperti disampaikan Munir. “Dusun Brau adalah kawasan yang tertinggal. Daerahnya terpencil dan dikelilingi bukit. Penduduknya bekerja sebagai buruh tani, bahkan sempat dikenal sebagai kampung preman,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto menjelaskan, bahwa Brau menjadi salah satu wilayah penting di Kota Batu. Selain sebagai wisata edukasi, juga sebagai sentra penghasil susu sapi. Pemkot Batu berkomitmen untuk membangkitkan kembali Brau pasca dilanda wabah PMK.
Pihaknya akan selalu mendukung penuh kebangkitan para peternak Brau, setelah wabah PMK. Pemkot Batu akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar kebangkitannya bisa lebih cepat. Sehingga, bisa membantu mengembalikan perekonomian warga.

Penghargaan Gubernur Tangani Wabah PMK
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (24/7/2023) lalu telah menerima penghargaan sebagai Best Local Government Support for Cattle Practitioners dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI).
Penghargaan tersebut diberikan berkat kontribusinya dalam peternakan sapi di Indonesia, utamanya terkait penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. Jatim berkontribusi sebesar 52 persen atau 6,1 juta dosis vaksin yang telah diberikan dari total vaksinasi PMK di Indonesia.
Penghargaan tersebut sekaligus pertanda bahwa Jawa Timur menjadi lumbung ternak, dan memicu semangat bagi peternak baik sapi perah maupun sapi potong, kambing, domba dan lainnya.
Jika dulunya PMK merupakan wabah, kini kondisinya sudah menurun dan kini dianggap statusnya hanya menular. Kunci keberhasilan itu karena komitmen bersama mulai dari pimpinan terutama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, komitmen kepala daerah kabupaten/kota, dari dinas teknis yang menangani baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder yang lain.
“Kami juga tidak melupakan komitmen, seperti pihak akademisi, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, juga TNI dan Polri atas supportnya. Ini keberhasilan kita semua,” tegas Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jatim, Indyah Aryani.

Disnak Jatim memahami kesulitan saat wabah PMK, karena kondisi hewan ternak mengalami sakit dan kritis. Sehingga, pihaknya merapatkan barisan untuk membantu dan mengedukasi para peternak. Vaksin memang satu-satunya cara untuk mengendalikan penyakit, selain juga untuk menghambat dan pencegahan. Paling tidak minimal 90 persen populasi ternak harus sudah divaksin seperti sapi, kambing, kerbau, domba yang saat ini mencapai 10,4 juta ternak.
“Target vaksinasi di Jawa Timur 100 persen. Vaksin pun sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita memanage waktu untuk menyelesaikan vaksin 10,4 juta itu. Hingga Agustus 2023, vaksinasi ternak yang sudah dilakukan mencapai hampir 6,8 juta dari target 7,3 juta untuk tahun 2023. Rinciannya, vaksinasi per hari mencapai 17.600. Jumlah ini pun, Jawa Timur sudah menjadi vaksinasi terbanyak di Indonesia,” katanya.
Hanya saja, faktor kelemahan yang masih harus diatasi dalam mengantisipasi adanya penularan PMK pada ternak di Jawa Timur, yakni pengawasan lalulintas ternak Jawa Timur, baik yang keluar maupun masuk.
“Yang perlu diwaspadai adalah lalulintas ternak di Jawa Timur melalui jalur tol. Selama ini, kami mengalami kesulitan. Padahal, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi produsen ternak terbanyak, tentu ada pergerakan baik yang masuk dan ada yang keluar karena proses jual beli. Otomatis kita harus waspada pada penularan akibat lalulintas ternak ini,” katanya.
Sehingga, dibutuhkan protap-protap. Jawa Timur ada 10 cek poin lalulintas ternak yang ada perbatasan Jatim. Seperti di Ambulu (Banyuwangi), Badekan (Ponorogo), Mantingen (Ngawi). Kesulitannya, sekarang sudah banyak tol. Sehingga, petugas kesulitan mencegatnya. “Petugas kita takut untuk monitor di tol, karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” jelasnya.
“Ibu Gubernur juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak. Ini menjadi pijakan kita dalam penanganan PMK,” imbuhnya.
Jatim Borong Penghargaan Bidang Peternakan
Provinsi Jawa Timur baru-baru ini berhasil meraih empat penghargaan sekaligus di bidang peternakan tingkat nasional dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Keempat penghargaan tersebut, yaitu Peringkat I Dinas Provinsi dengan Akseptor Inseminasi Buatan (IB) SIKOMANDAN Terbanyak Tahun 2023, Peringkat I Provinsi Pendukung Kegiatan Transfer Embrio Terbaik kategori wilayah Maju, Peringkat I Provinsi dengan Tingkat Vaksinasi PMK Terbaik Nasional, dan Harapan II Provinsi dengan Capaian Kinerja Terbaik Penandaan dan Pendataan Ternak.
Penghargaan ini diserahkan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo Kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani pada Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-187 di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/9/2023).
Atas diterimanya empat penghargaan itu, Khofifah mengucapkan rasa syukur dan bangganya sekaligus apresiasi kepada Kementan RI. Menurutnya, ini merupakan wujud komitmen berbagai pihak dalam memajukan bidang peternakan di Jatim.
“Alhamdulillah, Jawa Timur mendapat empat penghargaan sekaligus di bidang peternakan. Ini tentunya menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk terus berbuat lebih banyak dan lebih baik di bidang peternakan. Dan, sekaligus menjadi bukti kalau peternakan kita unggul,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/9/2023).
“Terima kasih kepada tim Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, seluruh petugas pemeriksa kebuntingan serta petugas inseminasi buatan di Jatim. Juga, para stakeholder baik di lingkup Pemprov maupun kabupaten/kota se-Jatim, dan tentunya juga kepada para peternak sapi di Jatim,” katanya.
BACA JUGA:
Alfamart Bagi-bagi Tas Go Green di Alun-alun Kota Batu
Khofifah menjelaskan, untuk penghargaan Provinsi Akseptor Inseminasi Buatan (IB) SIKOMANDAN terbanyak didapat atas capaian akseptor/betina produktif IB Jatim tahun 2022 sebanyak 1.548.962 ekor atau 45 persen dari nasional di angka 3.432.328 ekor. Dan, untuk periode 1 Januari-21 September 2023, sebanyak 1.001.786 ekor atau 45 persen dari nasional di angka 2.208.434 ekor.
Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi IB untuk mendorong terciptanya swasembada daging tingkat nasional. Dimana, berdasarkan data BPS 2023, jumlah populasi Sapi Potong di Jatim tahun 2022 mencapai 5.070.240 ekor dan merupakan tertinggi nasional. Demikian juga untuk Sapi Perah di Jatim tahun 2022 sebanyak 314.385 ekor dan juga tertinggi nasional.
“Kami berharap dengan optimalisasi teknologi IB, maka akan bisa mempertahankan posisi Jatim swasembada daging. Dan, bisa terus mensuplai kebutuhan daging di wilayah Jatim dan di luar Provinsi Jatim. Sehingga, juga ikut mewujudkan swasembada daging nasional,” tukasnya.
Selain itu, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga meraih penghargaan peringkat pertama sebagai provinsi pendukung kegiatan Transfer Embrio (TE) terbaik kategori wilayah maju. TE sendiri merupakan bioteknologi reproduksi yang digunakan sebagai salah satu strategi breeding. Metodenya memanfaatkan bibit induk betina dan jantan unggul untuk peningkatan produktivitas.
“Hasil TE jantan nanti dapat dimanfaatkan sebagai calon pejantan untuk BIB nasional maupun daerah. Sedangkan, betina dapat digunakan sebagai sumber bibit untuk mempercepat pembibitan sapi galur murni,” katanya.
Peringkat pertama yang juga diraih Jatim, sambung Khofifah, yakni sebagai provinsi dengan tingkat vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terbaik nasional. Data dari https://siagapmk.crisis-center.id/ per 21 September 2023 pukul 18.36 WIB, capaian vaksinasi PMK selama tahun 2022-2023 di Jatim adalah tertinggi di Indonesia mencapai sebanyak 7.394.614 dosis. Dan, mampu berkontribusi 39 persen dari total vaksinasi PMK nasional yaitu 19.554.202 dosis.

“Alhamdulilah, capaian vaksinasi PMK Jatim tertinggi di Indonesia. Dan mampu berkontribusi sebesar 39 persen atas capaian total vaksinasi PMK nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen berbagai pihak atas keseriusan penanganan PMK di Jatim,” tuturnya.
Terkait penghargaan Jatim yang meraih Harapan II provinsi dengan capaian kinerja terbaik penandaan dan pendataan ternak, yakni dengan melakukan pemasangan Eartag Secure QR Code dan pendataan ternak melalui aplikasi Identik PKH. Juga, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan vaksinasi PMK untuk mengetahui jumlah populasi dan sebaran ternak di daerah.
Di sisi lain, Kementan RI juga memberikan penghargaan untuk tiga petugas optimalisasi reproduksi dari Jatim. Yaitu pada Maria Beny Al Furqon sebagai Peringkat I Petugas Transfer Embrio Terbaik Nasional, Salidjo sebagai Harapan I Petugas Transfer Embrio Terbaik Nasional, serta Dwi Lifi Mahar Ungga sebagai Harapan 2 Petugas Inseminator Terbaik Nasional.
“Mereka merupakan role model bidang peternakan yang dimiliki Jawa Timur. Saya yakin, kita juga memiliki lebih banyak petugas yang juga ikhlas dan semangat mengabdi,” terangnya.
“Penghargaan ini untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, atas kerja keras dan kerja kolektif semua pihak,” tukas Khofifah.
Kritik Anggota DPRD Jatim
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Rohi memberikan kritik dan sarannya untuk pengembangan sektor peternakan Jawa Timur.

“Pertama, Gubernur Jatim melalui Dinas Peternakan perlu mempertahankan predikat jatim sebagai penyedia atau lumbung atau sentra pangan hewani nasional, yakni sapi, kambing, susu sapi, telur ayam, daging ayam, dan lainnya. Untuk itu, perlu kenaikan anggaran yang signifikan dan dinas tidak perlu ragu-ragu untuk menaikkan anggaran. Ini demi kesejahteraan peternak di Jatim,” tegasnya.
Kedua, menurut Daniel, Dinas Peternakan Jatim juga perlu membangun relasi yang produktif dengan pabrik-pabrik pakan yang ada di Jawa Timur. Ini agar para peternak memperoleh akses pakan dan para petani bisa memasok bahan baku ke pabrik dengan harga yang tidak merugikan petani.
Ketiga, Pemprov Jatim perlu membuka komunikasi dengan Kementerian Pertanian, agar para petani yang menanam rumput untuk makanan ternak bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
Lalu keempat, Dinas Peternakan (Disnak) Jatim harus memprioritaskan anggaran untuk menyediakan obat dan vaksin untuk mencegah wabah PMK, LSD, Antraks, dan penyakit hewan ternak lainnya.
“Kelima, pemprov harus mengkomunikasikan ke Kementerian Pertanian agar para petugas inseminator yang telah berpengalaman untuk tetap diberi dispensasi, walaupun mereka tidak menempuh pendidikan yang disyaratkan. Sebagai pengganti, mereka bisa diberi penyegaran lewat pelatihan bersertifikat,” ujarnya.
Keenam, Disnak Jatim harus segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pusat untuk membangun Rumah Potong Hewan (RPH) di sentra-sentra ternak seperti di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Semoga muncul Dusun-dusun Brau yang lain di Jawa Timur, sehingga warga masyarakat menjadi lebih sejahtera dan perekonomiannya terangkat. [tok/beq]







