Bojonegoro (beritajatim.com) – Pada perjalanannya, Kabupaten Bojonegoro telah melewati masa sepanjang 347 tahun pada 2024. Dari daerah yang dikenal miskin juga rawan bencana banjir dan kekeringan bertransformasi menjadi daerah kaya dan mampu menyumbang hasil pertanian terbesar ketiga di Jawa Timur.
Kembali pada masa lalu, Christiaan Lambert Maria Panders, Doktor Sejarah dari Queensland University, Australia pernah menulis buku dari disertasinya berjudul Colonial Education Policy and Practice in Indonesia 1900-1942.
Dalam penelitiannya, Bojonegoro disebut menjadi daerah endemik kemiskinan. Hal itu selain belum adanya pengelolaan sistem pemerintahan yang baik, juga karena kondisi geografis yang rawan bencana. Saat musim hujan, masyarakat kebanjiran dan ketika kemarau mengalami kekeringan.
Namun, temuan CLM Panders itu dijawab era pemerintahan dengan Bupati R Baruno Djojoadikusumo 1955-1959 salah satunya dengan logo Pemerintah Kabupaten Bodjonegoro (Bojonegoro, sekarang). Dalam logo resmi Pemkab Bojonegoro itu menonjolkan sisi pertanian unggulan.
Hasil pertanian unggulan saat itu yakni tembakau dan kayu jati. Dalam logo Pemkab Bojonegoro saat itu berlatar warna hijau dengan gambar kayu jati dan tembakau, serta tugu yang dibawahnya terdapat gambar garis ombak sebagai daerah terpanjang yang dilalui Sungai Bengawan Solo.
Dalam website resmi Kemendikbud disebutkan, tembakau di Bojonegoro mengalami perkembangan mulai tahun 1969. Perkembangan tembakau pada tahun 1975-1982 bisa dikatakan masa jayanya tembakau di Bojonegoro, karena hasil produktivitas tembakau yang ada di Bojonegoro terus mengalami peningkatan.
Tulisan tersebut diambil dari sumber Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Judul: Perkembangan Tembakau di Bojonegoro pada Tahun 1970-1995 Penulis, Slamet Puji Prasetio Tahun 2018.
Logo tersebut sehingga menguatkan jika disebut sebagai representasi Bojonegoro saat itu. Hingga kemudian Pemkab Bojonegoro mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro nomor 4 tahun 1977 yang disahkan pada 28 Agustus 1977 menggantikan logo tembakau dan jati menjadi gambar padi dan kapas hingga sekarang.
Era kepemimpinan Bupati Suyoto 2008-2018 membuat slogan untuk daerah yang terletak paling ujung barat Provinsi Jawa Timur dengan sebutan Lumbung Pangan dan Energi Negeri. Target produksi padi pada saat itu (2015) dipacu harus mencapai 1.020.530 ton dari lahan persawahan seluas 161.989 hektare.
Sedangkan produksi padi pada 2014 mencapai 854.237 ton dari areal persawahan seluas 150.962 hektare. Guna mencapai target itu, Pemkab Bojonegoro membuat kebijakan normalisasi jaringan irigasi dan pembangunan 1.000 embung. Berganti rezim, program tersebut kemudian tidak berlanjut.
Meski demikian, pada 2023 Kabupaten Bojonegoro masuk di dalam 15 besar sebagai daerah penghasil beras terbesar kabupaten/kota di Jawa Timur. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dari Kabupaten Bojonegoro sebesar 407.637 ton. Dengan luas tanam 162.762,5 hektar.
Dari luas tanan padi tersebut hasil produksi padi di Bojonegoro sebesar 856.613.18 ton. Namun, jumlah produksi itu menurun drastis jika dilihat dari website satu data Bojonegoro. Pada 2024, lahan panen seluas 36.131,5 hektar, dengan luas tanam 92.122,73 hektar. Menghasilkan produksi panen sebesar 856.613.18 ton.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkab Bojonegoro Helmy Elisabeth mengatakan, dalam upaya meningkatkan hasil tanaman padi, pihaknya menggelar kegiatan Farm Field Day (FFD) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL- PTT).
Kegiatan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu ini digelar di Desa Temu, Kecamatan Kanor, dengan melibatkan kelompok tani yang tersebar di 28 kecamatan, Kamis (19/9/2024).
Menurut Helmy, Kabupaten Bojonegoro selain penghasil minyak dan gas (Migas), juga sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi lumbung pangan nasional dengan luas baku sawah seluas 83.197 hektar.
“Bojonegoro sebagai penyumbang padi terbesar ketiga se-Jawa Timur dan Indonesia,” ucap Helmy Elisabeth.
Dikatakan Helmy Elisabeth, peningkatan produksi dan produktivitas khususnya padi masih perlu terus dilakukan. Salah satu metode dalam rangka mendukung peningkatan tersebut adalah dengan Sekolah Lapang yang melibatkan 56 kelompok tani di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Tujuan utama sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi untuk menciptakan petani yang mandiri dan modern dengan metode alih teknologi kepada petani sebagai pembelajaran PTT guna mendukung program nasional, yakni peningkatan produksi dan swasembada beras di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro. [lus/beq]
