Jakarta (beritajatim.com) – Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia secara tegas menyerukan agar kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali tunduk sepenuhnya pada mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menaati ikhtiar islah (rekonsiliasi) yang tengah digagas oleh para kiai sepuh. Seruan moral ini mencuat dalam agenda konsolidasi nasional yang berlangsung di Jakarta, Kamis hingga Jumat (4-5/12/2025).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan kader dari seluruh provinsi tersebut menyikapi situasi internal organisasi yang dinilai semakin menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayyun. Para kader menyoroti adanya kecenderungan penggunaan kewenangan struktural yang berlebihan untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, hingga dugaan pengabaian terhadap seruan para masyayikh.
Situasi ini dinilai berpotensi mengancam marwah organisasi dan melunturkan ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada prinsip syura, moral publik, dan kebenaran yang dibimbing para ulama.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menyoroti isu spesifik terkait rencana pihak tertentu yang hendak menggelar rapat pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang saat ini sedang berupaya melakukan islah untuk menjaga keutuhan organisasi.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).
Ia juga menekankan bahwa konstitusi organisasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Menurutnya, AD/ART bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan pagar utama yang menjaga kehormatan Jam’iyah dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Senada dengan hal tersebut, salah satu narasumber dalam pertemuan konsolidasi, Fajri Al Farobi, mengingatkan bahwa kekuatan NU terletak pada tradisi dialog yang egalitar. Upaya menutup ruang diskusi dinilai sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar yang diwariskan para pendiri NU.
“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar,” ucap Fajri.
Forum konsolidasi ini menghasilkan pernyataan sikap resmi yang menolak segala bentuk kesewenang-wenangan di tubuh PBNU serta menentang tindakan yang menabrak aturan AD/ART. Para kader muda juga meminta agar para elite pengurus tidak mendasarkan keputusan strategis pada fitnah tanpa melalui proses tabayyun yang valid.
Gerakan ini ditegaskan bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan upaya korektif untuk menegakkan kembali tradisi Jam’iyah yang senantiasa dibimbing oleh para kiai sepuh, mulai dari Ploso hingga Tebuireng, demi menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama. [beq]
2 Komentar
NU nya kurang kader ya? masak Purwaji yg minus akhlak dijadikan sbg perwakilan tokoh muda NU se-Indonesia? di kalangan Ansor,NU,kemenag baik pusat maupun daerah tahu kasus selingkuh dan perzinahan purwaji dgn sesama petugas haji 2023 lalu. yaitu dgn Eneng olipatul aeni, perwakilan Fatayat Pandeglang., dr pesantren Cidahu, pimpinan Abuya Muhtadi. anak pesantren tp JD pelakor, org ke 3, merusak rumah tangga purwaji dgn istriny..a.hingga purwaji melakukan KDRT kpd istri dan anaknya. Purwaji jg pernah dijatuhi vonis oleh PN Pekanbaru PD Januari 2025 terkait KDRT ini.Gus Yaqut,Gus Yahya tahu dgn kasus perselingkuhan purwaji ini. ya seperti TDK ada kader lain saja yg dijadikan tokoh.
jangankan kyai sepuh, Allah Tuhannya saja tidak ditakuti dan tdk ditaati, memprihatinkan, ngaku ngerti agama dan “tasawwuf”, tapi ngga mau mengamalkan