Mojokerto (beritajatim.com) – TNI menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Komandan Kodim (Dandim) 0815 Mojokerto, Letnan Kolonel Inf Rully Noriza, dalam acara “Ngopi Bareng” (Ngobrol Pintar dan Inspiratif) bersama awak media.
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi TNI-Polri dengan Insan Media untuk Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah Mojokerto Raya dalam Menghadapi Pemilukada Serentak Tahun 2024,” acara ini berlangsung di aula Kodim 0815 Mojokerto pada Kamis (5/9/2024).
Letnan Kolonel Rully menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi antara TNI-Polri dan media, sekaligus menjalin kerjasama yang lebih solid dalam menyambut Pemilukada 2024. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara TNI-Polri dan insan media,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemilukada merupakan wujud dari hak demokratis rakyat untuk memilih pemimpin mereka, sehingga keamanan dan ketertiban sangat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan Pemilukada berjalan lancar.
“Berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti meningkatnya suhu politik yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik, harus diantisipasi. Dalam konteks ini, TNI dan Polri berperan strategis dan harus memastikan bahwa keduanya tetap netral,” tambah Rully.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa netralitas TNI-Polri dalam Pemilukada diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Untuk wilayah Mojokerto Raya, TNI berkomitmen menjaga integritas dan netralitas dalam setiap proses Pemilukada.
“Tidak boleh ada keberpihakan atau dukungan kepada calon manapun, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, fasilitas milik TNI-AD juga tidak boleh digunakan untuk kampanye,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, prajurit TNI-AD yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan atau mempengaruhi pilihan politik orang lain. “Tidak boleh ada komentar atau unggahan terkait kegiatan pasangan calon atau hasil hitung cepat sementara,” katanya.
Ia juga mengingatkan, bagi prajurit dan PNS TNI-AD yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Rully mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas dan kedamaian Mojokerto Raya menjelang Pemilukada Serentak 2024.
“Mari bersama-sama menghindari konten negatif, provokatif, ujaran kebencian, dan berita hoaks yang dapat mengganggu situasi,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Rully berharap sinergi antara TNI-Polri dan media dapat semakin solid sehingga situasi aman dan kondusif selama proses Pemilukada bisa terjaga hingga akhir.
Turut hadir Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, Kapolres Mojokerto Kota, AKPB Daniel S Marunduri, Kasi Intel Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Mojopahit dan insan media Mojokerto Raya.
Komitmen TNI dalam Pemilukada Serentak 2024 :
1. Tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Contoh dinamlea
2. Tidak memberikan fasilitas tempat/ sarana dan prasarana milik TNI-AD kepada Paslon untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
3. Prajurit TNI-AD yang keluarganya memiliki hak pilih (hak ndividu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap kegiatan Paslon maupun hasil Qiuck Count sementara.
5. Prajurit dan PNS TNI-AD yang terbukti melanggar ketentuan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di TNI-AD.
[tin/beq]
