Surabaya (beritajatim.com) – Pengelola Terminal Purabaya mendorong Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk segera membuat nota kesepahaman (MOU) dengan aparat TNI dan Polri terkait pengamanan terminal. Dorongan ini menyusul masih maraknya praktik percaloan serta keterbatasan personel internal dalam melakukan patroli.
Kepala Terminal Purabaya, Eko Hadi Prasetyo menegaskan, pendampingan aparat menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.
“Kalau ada MOU resmi, otomatis aparat punya dasar untuk stay di terminal. Jadi tidak sekadar patroli insidental, tapi pengawasan berlapis setiap saat,” ujarnya, Senin 25 Agustus 2025.
Menurut Eko, selama ini koordinasi dengan aparat sudah dilakukan, terutama dengan Polsek Waru. Namun tanpa surat tugas dan payung hukum yang jelas, aparat tidak bisa ditempatkan secara permanen.
“Kami sudah koordinasi ke Polsek Waru, bahkan siap juga ke Koramil. Tapi kan kewenangan resminya tetap harus dari atas, makanya kami dorong BPTD pusat buat MOU dengan TNI-Polri,” jelasnya.
Pernyataan ini muncul setelah insiden viral seorang calo diamuk penumpang di pintu keluar terminal beberapa hari lalu. Kejadian itu dinilai sebagai bukti keresahan masyarakat dan mendesak adanya langkah tegas bersama aparat.
“Insiden itu jadi alarm keras bahwa masyarakat ingin terminal bebas calo. Kami tidak bisa sendirian, perlu dukungan penuh aparat,” tegasnya.
Selain aspek pengamanan, MOU ini juga diharapkan memberi kejelasan terkait pembagian tugas antarinstansi. Pihak terminal akan fokus pada pelayanan transportasi, sementara tindakan hukum terhadap calo sepenuhnya menjadi ranah kepolisian.
“Kalau sudah ada payung hukum, jelas siapa yang patroli, siapa yang tangkap, dan siapa yang melaporkan. Jadi tidak tumpang tindih,” katanya.
Eko menambahkan, kebutuhan MOU semakin penting jelang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang biasanya membuka peluang bagi calo untuk beroperasi lebih agresif.
“Kalau aparat bisa standby lewat MOU resmi, kami lebih percaya diri menghadapi puncak Nataru,” ujarnya.
Selain mendorong kebijakan tingkat pusat, Purabaya juga terus berbenah di level lokal. Penataan fasilitas toilet, penyamarataan loket tiket online dan offline, hingga dorongan penggunaan tiket daring menjadi strategi untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.
“Kalau layanan makin baik dan tiket bisa dibeli online, penumpang pasti lebih yakin masuk terminal tanpa harus takut calo,” tambahnya.
Meski menyadari pemberantasan calo tidak bisa tuntas dalam waktu singkat, Eko optimistis langkah MOU strategis dengan aparat akan menjadi tonggak perubahan besar.
“Kalau sudah ada payung hukum dan kekuatan bersama, insyaallah Purabaya bisa lepas dari stigma lama. Kami ingin masyarakat percaya bahwa terminal terbesar di Indonesia ini aman dan ramah penumpang,” pungkasnya. [ram/beq]
