Mojokerto (beritajatim.com) – Hal yang utama dalam penanggulangan bencana yakni ketika pelaksanaan di lapangan bukan hanya membuat aturan. Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat membuka rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Senin (7/11/2022).
Rapat digelar sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiawi (SDM) dan hubungan antar pelaku atau relawan pengurangan risiko bencana, mulai tingkat bawah hingga atas. Rakor yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto digelar di Aula Universitas Bina Sehat PPNI.
Diikuti sedikitnya 80 peserta dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta organisasi relawan mitra BPBD Kabupaten Mojokerto lainnya. Turut hadir Ketua FPRB Provinsi Jawa Timur Catur Sudharmanto, Ketua FPRB Kabupaten Mojokerto Saiful Anam, Camat Mojoanyar serta jajaran Forkompimca Mojoanyar.
“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakor Penanggulangan Bencana Tahun 2021, hal yang utama dalam penanggulangan bencana yakni ketika pelaksanaan di lapangan bukan hanya membuat aturan, kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, penyelanggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bupati-mojokerto”]
Peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat, serta edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Hal tersebut, tegas Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, harus ditindaklanjuti sampai tingkat paling bawah termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.
“Terkait bencana, baik ancaman bencana alam maupun bencana non alam. Terdapat beberapa faktor suatu tempat akan mengalami ancaman bencana yaitu elevasi rendah, kepadatan penduduk yang tinggi dan berkembang dengan cepat, nilai aset yang tinggi, serta kondisi sosial demografi yang kompleks, kondisi rentan dan bahaya, yakni penambangan dan alih fungsi lahan,” jelasnya.
Selain itu, untuk menanggulangi bencana, orang pertama di lingkup Pemkab Mojokerto ini mengatakan, terdapat beberapa inovasi kebijakan yang dapat diterapkan. Seperti memperkuat Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan terkait perkuat BPBD Kabupaten atau kota, investasi PRB, kerjasama antar wilayah, libatkan Pentahelix, lokalitas penanggulangan bencana.
“Saya minta tolong poin yang kita cermati adalah poin yang ketiga lakukan investasi pengurangan risiko bencana, ini yang saya garis bawahi. Bagi saya di Kabupaten Mojokerto saat ini terkait dengan masalah kebencanaan ini adalah masalah prioritas utama dalam menghadapi kondisi hujan yang dapat menyebabkan risiko bencana,” katanya.
Daerah rawan bencana yakni Kecamatan Trawas, Pacet, dan Ngoro. Menurutnya, ketiga kecamatan tersebut harus memiliki resapan air yang baik, agar dapat mengurangi risiko bencana. Terkait menghadapi bencana hidrometeorologi terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan. Seperti, pertama memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon besar.
“Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membersihkan saluran air hingga sungai. Kelima, selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Makanya SDM ini sesuatu hal yang sangat penting. Keberadaan relawan sangat penting dalam bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan PRB,” ujarnya.
Menurutnya, semua sarana prasarana termasuk aplikasi yang kita sediakan, jika SDMnya yang tidak sesuai dengan sarana prasarana dan aplikasi yang ada ya percuma tidak akan bisa menggunakan. BPBD tanpa relawan tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa adanya para relawan. Bupati pun mendoakan para relawan dan keluarga kalian dalam bentuk perlindungan dan kebahagiaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’i Afrida menjelaskan, jangan sampai terlambat dalam melaksanakan pencegahan bencana dan jangan hanya bersifat reaktif ketika terjadi suatu bencana. “Artinya setapak demi setapak paradigma bahwa kita ini hanya reaktif apabila terjadi bencana, maka kita kurangi hal tersebut menjadi preventif melakukan mitigasi,” pungkasnya. [tin/but]
