Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menjalin kolaborasi strategis dengan komunitas pengelola sumber daya manusia (HR Club) untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna memastikan para pencari kerja mendapatkan kepastian penempatan di berbagai perusahaan besar.
Fokus utama dari kerja sama ini adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Langkah ini diambil setelah mengevaluasi rendahnya angka serapan lulusan pelatihan daerah yang selama ini dinilai kurang mendapatkan akses komunikasi ke pihak pabrik.
“Rata-rata serapan tenaga kerja hasil pelatihan selama ini hanya sekitar 10 persen karena kurangnya komunikasi industri dan penyelenggara,” ujar Ketua HR Club Pasuruan, Wahyu Budi Priyanto.
Melalui kemitraan ini, sebanyak 134 perusahaan yang tergabung dalam HR Club akan memberikan data kebutuhan karyawan secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja. Data tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun materi pelatihan yang lebih spesifik dan tepat guna bagi ratusan peserta setiap tahunnya.
Target ambisius dipatok agar seluruh lulusan BLK yang telah dibekali keterampilan khusus dapat langsung bekerja di perusahaan anggota HR Club tanpa melalui proses tunggu yang lama. Konsep link and match ini menjadi terobosan baru untuk memastikan anggaran pelatihan yang dikeluarkan pemerintah daerah memberikan dampak ekonomi yang nyata.
“Ke depan, kami siap menyerap tenaga kerja yang dilatih sesuai kebutuhan industri dengan target mendekati 100 persen,” tegas pria yang akrab disapa Min Hoo tersebut.
Bupati Pasuruan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen sektor swasta yang mau membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja lokal hasil binaan daerah. Sinergi ini dianggap sebagai solusi cerdas dalam menekan angka pengangguran terbuka di wilayah Pasuruan yang dikenal sebagai zona industri terbesar di Jawa Timur.
Pemerintah daerah berharap model kolaborasi ini dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memberikan rasa keadilan bagi warga asli Pasuruan agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi barometer efektivitas kerja sama antara birokrasi dan pelaku usaha dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Pengurangan pengangguran tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan sektor industri,” pungkas Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. [ada/aje]
