Blitar (beritajatim.com) – Suasana di Pemerintah Kabupaten Blitar mendadak tegang pada Selasa pagi saat tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor pemerintahan dan mengumpulkan seluruh pejabat penting daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, kepala OPD, hingga pimpinan legislatif Kabupaten Blitar dalam pertemuan tertutup.
Agenda berlangsung di Ruang Candi Penataran, Lantai 3, dengan sistem pengamanan informasi yang sangat ketat. Seluruh peserta diwajibkan meninggalkan telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya sebelum memasuki ruang pertemuan.
Kondisi tersebut langsung memicu perhatian publik karena jarang terjadi dalam kegiatan pemerintahan biasa.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Ansori Baidlowi, membenarkan kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah dalam agenda tersebut.
“Benar, KPK menemui Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bahkan kami dari DPRD yang menerima undangan juga hadir di Kankab,” ungkap Ansori.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh peserta tidak diperkenankan membawa ponsel selama kegiatan berlangsung.
“Benar dilarang membawa hp,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang berkembang, kunjungan KPK tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pencegahan korupsi yang menyasar jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa agenda ini bukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Tidak ada informasi tersebut ya,” tulis Jubir KPK.
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan bersih serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi daerah.
Hingga berita ini ditulis, kegiatan sosialisasi masih berlangsung dan sejumlah pejabat masih berada di dalam gedung Pemkab Blitar. [owi/beq]
