Yogyakarta (beritajatim.com)– Kabinet Merah Putih resmi memulai tugasnya pada 21 Oktober 2024 lalu dengan komposisi 48 menteri, lima kepala badan, dan sejumlah wakil menteri. Kabinet ini diharapkan mampu mencapai target ambisius di bidang pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, serta kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.
Para pakar UGM memaparkan tantangan-tantangan utama yang dihadapi kabinet untuk mewujudkan tiga prioritas besar ini.
Pemberantasan Korupsi: Menguatkan KPK dan Menghadirkan Hukum yang Tegas
Ahli hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar, menilai bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, pemerintah harus berani memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akbar mengungkapkan, upaya pelemahan terhadap KPK masih berlangsung dalam bentuk aturan-aturan yang membatasi ruang gerak lembaga ini.
“Jika serius, undang-undang yang melemahkan KPK perlu direvisi. Hanya dengan tindakan tegas ini, kabinet menunjukkan keseriusannya memberantas korupsi,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia menurun menjadi 3,85% pada tahun 2024, mencerminkan tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi. Akbar menyarankan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret, agar para koruptor tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya sistem hukum yang transparan agar program pemerintah, seperti ketahanan pangan, tidak disalahgunakan untuk praktik korupsi.
Kemandirian Pangan: Memerangi Mafia dan Membangun Sistem yang Berkeadilan
Di bidang pangan, Alfath Bagus Panuntun, pakar politik dari UGM, mengungkapkan bahwa target ketahanan pangan memerlukan pendekatan menyeluruh. Tantangan besar yang dihadapi meliputi perubahan iklim, kesejahteraan petani, regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian, serta ancaman mafia yang menguasai rantai pasokan pangan.
“Masalah pangan kita perlu solusi yang mendalam, mulai dari hulu hingga hilir, agar tidak lagi sekadar bertahan tetapi benar-benar mandiri,” kata Alfath.
Alfath juga menyoroti program food estate yang gagal di masa lalu namun tetap dilanjutkan dalam kabinet baru ini. Ia menilai pentingnya roadmap yang jelas untuk kemandirian pangan agar tidak sekadar jadi jargon, tetapi benar-benar diterapkan dengan tepat dan terukur.
“Mengatasi mafia pangan sangat penting untuk menurunkan biaya produksi yang kerap membebani petani,” tambahnya.
Kemandirian Energi: Meningkatkan Kolaborasi untuk Transisi Energi Terbarukan
Di bidang energi, transisi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadi salah satu fokus penting kabinet ini. Dr. Rachmawan Budiarto dari Fakultas Teknik UGM mengungkapkan bahwa pemerintah menghadapi dua agenda besar: meningkatkan kemandirian energi dan menurunkan emisi karbon.
“Energi fosil kita semakin terbatas, sedangkan tuntutan untuk mengurangi emisi karbon semakin mendesak,” jelasnya. Menurut Rachmawan, kolaborasi lintas kementerian dan keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk mendukung transisi energi yang optimal.
Pemerintah juga harus memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang lebih masif untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.
“Jika ingin benar-benar mandiri di sektor energi, harus ada panduan strategis dari pimpinan, termasuk arahan untuk mengurangi emisi secara signifikan.” ujar Rachmawan menambahkan.
Kolaborasi dan Kepemimpinan yang Kuat untuk Masa Depan Indonesia
Para pakar UGM menekankan bahwa tantangan besar ini hanya dapat teratasi melalui kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang jelas dari kabinet. Mulai dari memperkuat hukum, memberdayakan sektor pertanian, hingga mempercepat transisi energi, semua membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan dan konsisten.
Dalam lima tahun ke depan, publik akan menanti sejauh mana kabinet ini berhasil mengatasi masalah-masalah mendasar ini dan membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. [aje]
