Tangkal Hoaks dan Kawal Hak Pilih, Bawaslu Kota Mojokerto Gandeng Komunitas

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mengandeng sejumlah komunitas untuk menangkal hoaks dan mengawal hak pilih dalam Pemilu 2024. Langkah ini dilakukan dengan harapan komunitas di Kota Mojokerto bisa mengimplemtasikan di masyarakat.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati mengatakan, kegiatan pengawasan partisipatif bersama komunitas dan instansi sudah beberapa kali digelar. Seperti lembaga pendidikan, perguruan tinggi, Kementrian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, FKUB, PKK, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia dan lainnya.

“Cuma fokus hari ini, berbeda dengan hari sebelumnya. Dimana sebelumnya saat kita melakukan sosialisasi partisipatif itu hanya melakukan sosialisasi berhenti di audience yang kita undang. Nah, kalau Implementasi Modul Pengawas Partisipatif, kita ambil isu hoaks dan mengawal hak pilih,” ungkapnya.

Tujuan agar nantinya ilmu yang didapatkan pada saat pembahasan Implementasi Modul Pengawas Partisipatif ini bisa diterapkan di komunitasnya atau organisasinya masing-masing. Dengan mengandeng KIM, Kartar dan media dinilai penting karena diharapkan nantinya bisa diaplikasikan di lingkunganya masing-masing.

“Dengan tema yang sama, kemudian dengan perlakuan yang sama. Sehingga virus pengawasan partisipasipatif ini bisa ditularkan dan mereka semua yang terundang bisa menjadi kader pengawasan partisipatif yang kemudian akan praktek di daerahnya masing-masing dan menciptakan kader pengawasan partisipasipatif lainnya,” harapnya.

Sehingga harapannya, lanjut Dian, dengan tagline baru yaitu ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’ tersebut benar-benar terwujud. Bukan hanya dari Bawaslu saja yang melakukan pengawasan tapi seluruh masyarakat Kota Mojokerto pada umumnya.

“Sehingga masyarakat paham yang diawasi apa? Kemudian system pengawasannya seperti apa? Kalau hoaks ini, kita ketahui di medsos itu kan presentasinya sudah besar ya jadi penggunaan medsos rawan adanya hoaks, isu sara, black camping, banyak terjadi, marak terjadi,” ujarnya.

Sehingga diharapkan masyarakat juga bisa membedakan antara hoaks dan yang sesuai dengan pemberitaan kebenaran. Misal mendapatkan informasi dari Whatsapp (WA) tidak langsung dibagikan tapi harus dicek kebenaran terkait informasi yang diterima tersebut benar atau hoaks.

“Jangan asal share, share. Tapi apakah informasi yang didapat dari WA itu benar adanya, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu karena saat ini masuk tahapan rawan dan memanas, tahapan kampanye. Jadi harapannya masyarakat teredukasi, mana ini berita yang benar atau mana berita yang tidak benar,” tegasnya.

Yakni mana yang harus diinformasikan ke publik dan mana yang harus ditindaklanjuti karena memang unsur kebenarannya tidak ada. Bawaslu menganggap Kartar adalah garda terdepan dan KIM adalah orang pilihan di daerahnya masing-masing yang menjadi pusat informasi di daerahnya masing-masing.

Implementasi Modul Pengawasan Partisipatif bersama Komunitas di Kota Mojokerto tersebut mengambil tema ‘Tangkal Hoaks dan Mengawal Hak Pilih’. Kegiatan digelar di hall salah satu hotel yang ada di Kota Mojokerto. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Klta Mojokerto mengundang dua narsumber.

Yakni Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kota Mojokerto, Ulil Absor dan Kepala Bidang Persandian dan Data Statistik (Kabid Sandatik), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto, Siti Noor’ainy. [tin/kun]

BACA JUGA: 100 Warga Kota Mojokerto Ikuti Pelatihan Rajut, Ini Tujuannya