Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat tambahan 4.328 orang aparatur sipil negara baru. Ini membuat proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2022 membengkak.
“Setelah kami teliti di Badan Anggaran, kebutuhannya Rp 170 miliar sekian untuk ASN baru tersebut. Diasumsikan mereka disediakan gaji selama 10 bulan. Sisa dua bulan diperhitungkan lagi di Perubahan APBD 2022,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, usai penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (3/11/2021) malam.
Pemkab wajib mengalokasikan anggaran gaji para ASN itu sejak Januari 2022, karena pemberkasan dimulai pada Desember 2021. :Sementara di satu sisi, pemerintah pusat tidak memberikan tambahan alokasi anggaran. Kita diberi ASN, tapi tidak diberi gajinya. Diserahkan ke pemkab. Ini jadi beban anggaran pemerintah daerah,” kata Halim.
“Solusinya menaikkan angka defisit dalam APBD kita, yang diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang ada yang diperhitungkan pada akhir tahun,” kata Halim.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dprd-jember”]
Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember, pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp 246,480 miliar, dari Rp 340 miliar menjadi Rp 586,48 miliar. Tambahan itu diproyeksikan untuk 12 mata anggaran, yakni:
1. Rp 69,187 miliar untuk tambahan gaji calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
2. Rp 31,356 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) P3K dan CPNS sebanyak 5.226 orang.
3. Rp 6,34 miliar untuk diklat 634 orang CPNS.
4. Rp 57 miliar untuk kapitasi fasilitas kesehatan
5. Rp 15 miliar untuk insentif tenaga kesehatan.
6. Rp 2,363 miliar untuk bantuan khusus keuangan kesehatan
7. Rp 2,94 miliar untuk bimbingan teknis digitalisasi desa, kelurahan, puskesmas dan organisasi perangkat daerah.
8. Rp 2,5 miliar fasilitas UMKM (Dekranasda).
9. Rp 4 miliar penunjang operasional pemeliharan tempat pengolahan akhir sampah.
10. Rp 15 miliar pengadaan dan pemasangan lampu dan navigasi bandara.
11. Rp 1,922 miliar untuk asuransi 10 ribu petani yang gagal panen.
12. Rp 5 miliar pengadaan pupuk bersubsidi. [wir/ted]
