Blitar (beritajatim.com) – Sejak diresmikan pada 21 Juli 2025, sebanyak 244 koperasi merah putih di Kabupaten Blitar hingga kini belum dapat beroperasi. Program yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertujuan menghidupkan ekonomi desa melalui koperasi di Blitar, namun masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan modal.
Tanpa suntikan dana, 244 koperasi yang tersebar di 22 kecamatan Kabupaten Blitar ini terancam mati suri. “Kalau dengan simpanan wajib dan simpanan pokok itu kan sangat kecil,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, saat ditemui pada Minggu (10/8/2025).
Dari 248 koperasi merah putih yang direncanakan, hanya 4 unit yang sudah beroperasi. Keempat koperasi yang aktif ini merupakan gabungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).
Sementara itu, 244 koperasi merah putih lainnya belum beroperasi lantaran belum memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan mereka.
Sri Wahyuni menjelaskan, “Terkait akses permodalan itu kan dapat permodalan dari Bank Himbara, yang mana ketentuan dari Bank Himbara itu kan terkait persentase, terkait dalam agunan itu juga masih dalam masa pembahasan masih menunggu itu.”
Koperasi-koperasi ini berharap bisa mendapatkan suntikan dana dari Bank Himbara (himpunan bank negara), namun hingga kini, prosesnya masih terkendala.
Nasib 244 koperasi merah putih di Kabupaten Blitar kini sangat bergantung pada pencairan dana pinjaman modal dari Bank Himbara. Jika modal cair, koperasi dapat segera beroperasi dan menjalankan fungsinya, seperti menyediakan pupuk, membeli hasil panen, atau menyalurkan bantuan kepada anggotanya.
Namun, jika dana pinjaman tidak tersedia, koperasi-koperasi tersebut akan tetap terkatung-katung dan tak dapat memberikan kontribusi pada perekonomian lokal.
“Kondisi ini sangat ironi, mengingat program Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai solusi untuk memperkuat sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Blitar,” tegas Sri Wahyuni.
Tanpa modal yang memadai, sektor pertanian Blitar yang sudah sejak lama mengandalkan koperasi sebagai penggerak ekonomi, berisiko menghadapi kesulitan lebih lanjut. [owi/suf]
5 Komentar
Sdr. Winanto dari berita jatim klo bikin berita hati2 dgn foto backgroundnya..
Itu KSP. KOPERINDO JATIM kau jadikan foto tagline… bisa disomasi lho kamu…!!!
Koperasi Merah Putih dan program MBG yang saat ini digembor gemborkan…..ADALAH PROGRAM YANG DIPAKSAKAN………YANG TIDAK DIRANCANG DENGAN BAIK……AKHIRNYA………PROGRAMNYA SEMRAWUT……AMBURADOL……..MORAT MARIT………BANYAK KEKACAUAN
Di MBG…..BANYAK TERJADI ADA CACING BELATUNG DI LAUKNYA……KARENA PROGRAMNYA DIPAKSAKAN…….PETUGASNYA DENGAN SOMBONG BILANG….TIDAK ADA MASALAH
Fenomena ini bukan hanya di Blitar ditempat lain juga sama….
Koperasi tumbuh secara alamiah atas kebutuhan dari kondisi lingkungannya. Permasalah di KMP hanya kemauan yang besar, perencanaan kosong. Tidak ada study sebelumnya sehingga diketahui kondisi disetiap wilayah yang beraneka. Tidak semua kondisi wilayah Ina itu pedesaan, ada yang daerah industri, ada yg menuju perkotaan ada yang kota dll. Dengan demikian model koperasi yang ditawarkan juga harusnya berbeda dan support pembiayaan juga berbeda. Diperkotaan untuk apa harus ada apotik dan klinik misalkan apalagi jualan pupuk dan mengadakan cold storage. Model koperasi dan support dana perlu dibuat paket yg telah direncanakan dengan masak sebelumnya, bimbingan teknis disesuaikan dengan model yg direncanakan. Bukan hanya itu, roadmap juga harus dipersiapkan dengan matang setelah tahu tujuan akhir rencana ini, perencanaa dari apa yg akan dikerjakan, waktu dana dan personil yang diperlukan dihitung dengan pasti, sehingga tidak tampak kelabakan seperti saat ini semua bingung. Harusnya ketika peluit start dimulai ditiup semua sudah siap dan peserta sudah tahu hafus berbuat apa, petukan selain pembinaan juga tinggal ikuti pelaksanaan dan top nya tinggal kontrol apakah berjalan seperti semestinya.
Itu foto kok koperindo???
Aji mumpung saja,,