Gresik (beritajatim.com)- Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2023 sudah dilakukan. Sebagai tindak lanjutnya, terkait dengan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik bakal mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 10 miliar dari APBD Gresik. Selain KPU, penyelenggara pemilu lainnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik juga akan mendapat anggaran Rp 2,9 miliar.
Asisten I Sekda Pemkab Gresik Suyono menuturkan, dua anggaran tersebut sudah disiapkan di tahun depan yang masuk sebagai tahun politik. “Anggarannya sudah disiapkan dari APBD 2023 untuk membantu penyelenggaraan pemilu serentak,” tuturnya, Selasa (29/11/2022).
Suyono menambahkan, selain menyiapkan anggaran pemilu 2023. Pihaknya juga menerima usulan anggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 baik dari KPU maupun Bawaslu Gresik. “Usulan anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Gresik di pilkada 2024 Rp 82 miliar. Sementara Bawaslu Gresik Rp 21 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Gresik Makmun mengatakan, selama dua pelaksanaan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat Gresik 81,50 persen pada pemilu 2019. Padahal, target KPU RI 77,05 persen.
“Hal yang sama pada pelaksanaan pilkada. Dimana, tingkat partisipasi di tahun 2020 80,81 persen, tertinggi di Jawa Timur. Artinya warga datang ke TPS sangat antusias. Meski ada sisi yang akan dievaluasi,” katanya.
Kendati demikian lanjut dia, ada tiga kecamatan dari 18 kecamatan yang belum memenuhi target. Misalnya, di Kecamatan Tambak 60 persen, Sangkapura 66 persen dan Panceng 77 persen. “Tiga kecamatan itu masih rendah partisipasinya dibanding daerah lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk lebih masiv lagi meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU akan terus gencar melakukan sosialisasi di masyarakat. [dny/kun]
