Surabaya (beritajatim.com) – Jagat media sosial kembali diramaikan dengan tagar #IndonesiaGelap yang viral di berbagai platform, seperti Twitter (X), Instagram, dan TikTok. Ribuan unggahan menggunakan tagar ini, menampilkan kritik serta keluhan masyarakat terhadap situasi politik dan ekonomi di Indonesia.
Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, warganet sering menggunakan tagar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadilan sosial. Namun, kali ini, tagar #IndonesiaGelap kembali mencuat dengan makna yang lebih luas.
Awal Mula Tagar #IndonesiaGelap
Tagar ini pertama kali muncul pada Agustus 2024 dengan latar belakang lambang Garuda berwarna biru sebagai simbol protes terhadap sistem demokrasi dan kebijakan politik, terutama yang berkaitan dengan Pilkada 2024.
Kini, tagar #IndonesiaGelap kembali trending dengan lambang Garuda berlatar belakang hitam. Aksi ini dipelopori oleh masyarakat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang muncul di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Melalui akun Instagram resmi @bemsi.official, BEM SI mengunggah pernyataan sikap dan seruan aksi dengan tagar #IndonesiaGelap.
“Seruan aksi ‘INDONESIA GELAP’ Hidup Mahasiswa!! Hidup rakyat Indonesia!! Sampai jumpa di jalan, lawan kekuasaan yang menindas. Hidup Mahasiswa!! Hidup Rakyat Indonesia!! Tertanda, BEM SI Kerakyatan 2024,” tulis unggahan tersebut.
Sementara itu, akun X resmi BEM UI @bemuiofficial juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi serentak pada Senin (17/2/2025):
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
- Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.
- Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM UI akan melakukan aksi serentak untuk menyuarakan tuntutan ini kepada pemerintah. [beq]
