Rentetan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut akhirnya terhenti
KUMPULAN BERITA WTP
Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menjadi pusat perhatian dalam kelanjutan evaluasi anggaran daerah tahun lalu.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kabupaten Gresik kembali meraih opini WTP ke-11 berturut-turut dari BPK RI atas LKPD 2025, memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
Pemkab Pasuruan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan 2025. Capaian ini memperkuat komitmen tata kelola yang akuntabel.
Bupati Jombang serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ekonomi di tengah dinamika global
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 ini. Predikat WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya diperoleh Pemkab Blitar.
Predikat Opini WTP kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk tahun anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur, atas pemeriksaan tahun 2024.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 (sembilan) kali secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Malang, Selasa (6/6/2023).
