Pasuruan (beritajatim.com) – Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menjadi pusat perhatian dalam kelanjutan evaluasi anggaran daerah tahun lalu. Seluruh jajaran legislatif dan eksekutif berkumpul guna merumuskan langkah strategis pembangunan ke depan.
Rapat paripurna kedua ini menjadi momen krusial untuk mendengarkan langsung catatan serta masukan dari para wakil rakyat. Fokus utama pertemuan mengarah pada efisiensi anggaran dan optimalisasi program kerja yang menyentuh masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan khusus mengenai pengelolaan sisa anggaran agar lebih produktif bagi perekonomian warga. Mereka menekankan pentingnya akurasi perencanaan agar tidak ada dana daerah yang mengendap tanpa realisasi.
“Kami meminta penjelasan lebih detail terkait langkah strategis pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi uang menganggur yang seharusnya bisa menggerakkan roda ekonomi daerah,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Sa’ad Muafi.
Di sisi lain, Fraksi PKB juga mengapresiasi pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan oleh jajaran pemerintah daerah. Capaian ini dinilai sebagai bukti keseriusan dalam menjaga transparansi keuangan di lingkungan pemerintah.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan atas opini WTP ke-13 yang diterima secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” tambahnya.
Sebagai penutup, pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk bersinergi demi mempercepat pembahasan regulasi ini agar selesai tepat waktu. Kerja sama yang solid diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Pasuruan. (ada/kun)
