KUHAP 2025 membawa perubahan sistem peradilan pidana melalui perdamaian, putusan alternatif, dan peran aktif hakim dalam mencari keadilan
KUMPULAN BERITA Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional berlaku enam bulan. Pelaporan terhadap aktivis yang mengkritik pemerintah ke jalur hukum masih marak terjadi
Sengketa utang pengolahan sampah antara Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana senilai Rp104,24 miliar memasuki tahap krusial.
Kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan Hermanto Oerip dan dr. Soewandi Basuki terus berkembang, dengan berbagai fakta hukum yang menarik perhatian
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan resmi mengeksekusi Jumiyati, terpidana kasus korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Mahkamah Agung mutasi 760 hakim di seluruh Indonesia, termasuk promosi hakim muda berintegritas, untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi peradilan.
Mahkamah Agung jatuhkan hukuman 5 bulan penjara pada dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terkait KDRT. Kuasa hukum korban tuntut eksekusi segera
Mantan hakim Itong Isnaini Hidayat yang kembali menyandang sebagai ASN di PN Surabaya sebagai suatu keputusan yang melukai masyarakat Indonesia.
MA kembalikan status ASN Itong Isnaini, eks hakim PN Surabaya terpidana korupsi. Publik kritik kebijakan ini karena berpotensi jadi preseden buruk.
Mantan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat yang dihukum 5 tahun penjara hingga tingkat MA karena menerima suap mendapat perlakukan istimewa.
