Ringkasan Berita
- Pemkab Jombang memperkuat strategi pengendalian inflasi dan pasokan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui HLM TPID 2026.
- IPH Kabupaten Jombang periode September–Oktober 2026 tercatat rata-rata 0,4 persen, dengan cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras sebagai komoditas penyumbang kenaikan harga.
- Bupati Warsubi meminta TPID meningkatkan pengawasan harga dan ketersediaan pangan melalui sidak pasar tradisional dan modern untuk mengantisipasi lonjakan harga serta kelangkaan pasokan.
Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat strategi pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang digelar di Ruang Bung Tomo, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu kemarin.
Mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang Menjelang Hari Natal 2026 dan Tahun Baru 2027”, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan bahan pangan menjelang akhir tahun.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Agus Purnomo, para staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah. Bupati Jombang Warsubi secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Jombang.
“Untuk menjaga perekonomian Kabupaten Jombang tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi dan langkah pengendalian yang terarah. Pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Bupati Warsubi.
Warsubi menjelaskan bahwa perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Jombang dipantau melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). Hal ini karena Kabupaten Jombang tidak termasuk dalam cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan data IPH Triwulan III periode September hingga Oktober 2026, Kabupaten Jombang mencatatkan angka rata-rata sebesar 0,4 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga yang relatif rendah dan masih tergolong terkendali.
Meski demikian, sejumlah komoditas tercatat memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga, yakni cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Komoditas tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan di pasaran.
Menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Bupati Warsubi meminta seluruh anggota TPID meningkatkan pemantauan terhadap harga dan pasokan pangan pokok. Salah satu langkah yang ditekankan adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun pasar modern.
“Saya minta agar segera disiapkan langkah pemantauan melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern. Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sehingga apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan atau potensi kelangkaan pasokan, kita dapat segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap potensi lonjakan harga dan kelangkaan bahan pangan dapat dideteksi lebih awal. Pengawasan secara berkala juga diharapkan mampu memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode libur akhir tahun.
Rangkaian HLM TPID Kabupaten Jombang Tahun 2026 turut dimeriahkan dengan penampilan Tari Remo dari SMAN 1 Jombang. Dalam kegiatan tersebut, para undangan juga mengikuti pemaparan dari sejumlah narasumber yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Narasumber yang hadir di antaranya Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto Muhammad Husein, Kepala Unit Implementasi Pengembangan IEKB dan Eksyar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Abdul Hadi, Penelaah Teknis Kebijakan Tim Kerja Substansi Analis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Dedi Hariyono, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni.
Melalui pertemuan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap dapat merumuskan langkah konkret berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Penguatan koordinasi, pemantauan harga, serta pengamanan pasokan pangan menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjaga ketahanan pangan, melindungi daya beli masyarakat, dan mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”. [suf]
