Jelang deadline tanggal 31 Maret 2023, tinggal 3 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
KUMPULAN BERITA lhkpn
13 orang dari 45 anggota DPRD Ponorogo belum melaporkan LHKPN ke KPK jelang penutupan pada 31 Maret 2023 nanti.
Jember (beritajatim.com) – Pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna sempat ditanya wartawan soal jumlah harta kekayaan yang mereka miliki, saat…
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepatuhan 100% laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk jenis pelaporan khusus…
Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meminta Menteri dan Wakil Menteri pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo…
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima kelengkapan administrasi pelaporan LHKPN Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,…
Malang (beritajatim.com) – Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) Abhan, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Timur (Jatim) dalam acara Rapat…
Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian pemeriksaan harta kekayaan 37 Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah se-Jawa Timur selama…
Jakarta (beritajatim.com) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan Pemkot Blitar dan DPRD Kabupaten Lumajang menjadi yang terendah dalam kepatuhan pelaporan…
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan data per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…
