Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan delapan langkah untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.
KUMPULAN BERITA KUA-PPAS APBD Jember 2025
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, selalu mengawal pemutakhiran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) pupuk bersubsidi. Namun pemutakhiran tak selamanya berjalan mulus.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menindaklanjuti program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jember diminta tidak gagap.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memuji keberadaan pabrik pupuk organik milik pemerintah daerah. Namun PPP menekankan perlunya edukasi terhadap masyarakat.
Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat mengoreksi data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang digunakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan menghargai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, era Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
Cakupan kesehatan universal (universal health coverage atau UHC) warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 mencapai 98,33 persen. Namun hampir separuh kepesertaan tidak aktif.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan penyediaan nomor khusus untuk pengaduan soal penerangan jalan umum bagi warga di Kabupaaten Jember, Jawa Timur. Partai berlogo ka’bah ini juga meminta pemerintah memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH).
Retribusi pasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kenaikan sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI. Namun Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember memprotesnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti penerima peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sistem itu perlu diperbaiki karena justru bertentangan dengan semangat awal pemberlakuannya.
