Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah menaikkan insentif untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) setahun terakhir. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai guru PAUD berkontribusi besar terhadap perkembangan anak.
KUMPULAN BERITA KUA-PPAS APBD Jember 2025
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk progran makan bergizi gratis bagi siswa sekolah.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2025 mencapai Rp 1,079 triliun. Ini lebih besar daripada PAD tahun ini yang diproyeksikan Rp Rp 928 miliar.
Kurang lebih 64,47 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 akan diperuntukkan belanja wajib pendidikan dan infrastruktur.
Pembahasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus selesai dalam waktu 12 hari, paling lambat pada 30 November 2024. Kekuatan APBD Jember tahun depan adalah Rp 4,648 triliun.
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru memperoleh pendapatan Rp 1,5 miliar dari retribusi parkir sampai Oktober. Sementara target pendapatan pada 2024 adalah Rp 19 miliar.
Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Jumat (15/11/2024).
Banyak pihak yang menanti nasib pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, setelah Sekretaris Daerah Hadi Sasmiito ditahan Kepolisian Daerah Jawa Timur karena kasus dugaan korupsi baliho.
“APBD ini harus kita maksimalkan untuk berputar di dalam. Kami akan memberikan insentif tambahan bagi masyarakat Jember yang memang membantu program pemerintah, seperti RT-RW, kader posyandu, sopir ambulans, GTT-PTT, guru ngaji. Semua (insentif) akan kami naikkan,” katanya, Sabtu (14/9/2024).
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 dam APBD 2025 sulit dibahas pada masa transisi. Pengesahan bersama oleh eksekutif dan legislatif Terancam meleset dari jadwal.
