Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah memperjelas penggunaan istilah “BLBI lunas”. Tujuannya agar publik paham.
KUMPULAN BERITA Hardjuno Wiwoho
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengapresiasi komitmen DPR RI untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan 15 Desember.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah mengevaluasi arah pembangunan nasional dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi hoaks soal RUU Perampasan Aset.
Pengamat Hardjuno Wiwoho minta pemerintah tegas tuntaskan BLBI dan wujudkan komitmen negara melalui langkah hukum konkret dan transparan.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho apresiasi Presiden Prabowo dan Kejagung yang berhasil memulihkan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho desak Kejagung panggil 13 perusahaan nasional dalam kasus korupsi minyak Rp285 triliun untuk buka aliran dana.
Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Menteri Perdagangan
Hardjuno Wiwoho kritik rangkap jabatan wakil menteri sebagai bentuk krisis etika dan pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan demokratis.
Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi masih menyisakan ketidakpastian yang mendalam.





