Ahmad Sugiono, orang kepercayaan anggota DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi, menjadi kandidat sekretaris umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA golkar jember
Karimullah Dahrujiadi kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpunan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam Musyawarah Daerah di kantor partai tersebut, Sabtu (18/10/2025).
Empat legislator PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menandatangani pakta integritas yang disodorkan peserta aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.
Partai Golongan Karya prihatin dengan nasib ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) yang terancam tidak bekerja. Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Duet Muhammad Fawait-Djoko Susanto diusung koalisi tujuh partai parlemen dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai salah satu pengusung, percaya koalisi besar itu tak akan pecah kongsi, selama komitmen besama dijalankan dengan konsisten.
Misi politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini tuntas. Partai berlambang beringin ini berhasil meraih trisukses atau tiga keberhasilan dalam pemilihan umum tahun ini.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerintahkan enam legislator DPRD setempat dan seluruh kader untuk aktif ikut menangani bencana.
M. Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, meyakini pemilihan kepala daerah tahun ini akan mengubah spektrum kekuatan politik di Jawa Timur.
Partai Golkar memasang target memenangi 60 persen dari 545 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Pilkada di Jember menjadi salah satu target yang harus dimenangi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan ada tujuh partai politik yang berhak mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati tanpa harus berkoalisi.
