Fraksi PKB dan Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan beri pandangan kritis atas Raperda APBD 2027. Soroti PAD, pinjaman daerah Rp363 M, hingga belanja modal.
KUMPULAN BERITA dprd kabupaten pasuruan
Fraksi Gabungan dan Golkar DPRD Pasuruan sampaikan pandangan umum Raperda Pajak dan Retribusi 2026. Minta optimalisasi PAD tak bebani UMKM.
DPW Partai NasDem Jawa Timur memperkuat konsolidasi organisasi di Kabupaten dan Kota Pasuruan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi mengetuk palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026
Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan akibat dugaan cacat prosedural.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan jawaban resmi Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap empat Rapaerda non APBD.
Penataan tata kelola aset milik pemerintah daerah kini kian diperluas guna menyelamatkan potensi pendapatan negara yang selama ini bocor dan tidak terurus.
Langkah diplomasi tingkat tinggi diambil jajaran pimpinan daerah demi memperjuangkan ruang hidup masyarakat yang terjebak konflik pertanahan menahun.
Upaya Pemkab Pasuruan mengalihfungsikan gedung aset daerah menjadi fasilitas olahraga masih tertahan proses perpindahan kantor lembaga penyelenggara pemilu.
DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan perhatian khusus terhadap dinamika di internal Satpol PP Kabupaten Pasuruan pasca penertiban warung remang-remang.









