Pasuruan (beritajatim.com) – Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan tajam akibat dugaan cacat prosedural. Proses seleksi tersebut resmi dibawa ke meja Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (15/9).
Persoalan ini memuncak setelah tiga calon perangkat desa dari dua wilayah kedusunan merasa dirugikan dalam tahapan penjaringan yang melibatkan peserta dari total 10 dusun. Sejumlah kejanggalan yang dipersoalkan meliputi sosialisasi tata tertib yang minim, dugaan pembatasan pendaftar, hingga persyaratan akademik yang disinyalir menyimpang dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 154 Tahun 2022.
“Kami meminta pemeriksaan menyeluruh atas seluruh tahapan seleksi, menghentikan tindak lanjut hasil ujian sampai pemeriksaan selesai, dan apabila terbukti ada pelaksanaan yang tidak sesuai regulasi, kami mendesak rekomendasi penjaringan ulang dari tahap awal,” kata kuasa hukum peserta seleksi, Anjar Suprianto.
Di sisi lain, Kepala Desa Karangrejo, Mohammad Suud, yang hadir secara langsung dalam forum RDP tersebut membantah keras tuduhan pelanggaran prosedur. Pihaknya mengklaim seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di wilayahnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan serta regulasi yang berlaku.
Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan memilih bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan atau menerbitkan rekomendasi atas aduan tersebut. Pihak legislatif menegaskan masih mengumpulkan serta mempelajari seluruh berkas dokumen administratif terkait pelaksanaan seleksi di Desa Karangrejo.
“Kami masih mengkaji sejauh mana dugaan pelanggaran administrasi ini terjadi karena persoalan ini menyangkut nasib seseorang. Seperti mekanisme penyegelan dokumen ujian hingga pembuktian sosialisasi dan tata tertib, semuanya harus kami periksa secara rinci,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono.
Rudi menambahkan bahwa Komisi I siap mengundang dan berkonsultasi dengan ahli hukum serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan. Langkah konsultasi ini krusial agar keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan dewan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat dan objektif.
Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut akhirnya ditutup tanpa menghasilkan keputusan final dari para anggota dewan. Komisi I menjadwalkan agenda RDP lanjutan untuk membedah data dan dokumen seleksi secara mendalam sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kalau kita mau memutuskan sebuah rekomendasi, ini menyangkut nasib seseorang sehingga kami tidak berani menafsirkan aturan tanpa berunding dengan ahli hukum dan DPMD. Rekomendasi resmi baru akan dirumuskan setelah seluruh kajian dokumen selesai dilakukan secara komprehensif,” tegas Rudi.
Proses penyelesaian sengketa administratif seleksi perangkat Desa Karangrejo, Gempol, ini terus mendapat pengawalan ketat dari warga masyarakat setempat. Publik berharap Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum yang transparan bagi seluruh pihak. (ada/kun)






