Sebanyak 12.591 orang guru ngaji muslim, non muslim, dan mudin menerima dana insentif masing-masing Rp 1,5 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA Bupati Jember Hendy Siswanto
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan memfasilitasi pembentukan kampung home stay untuk memberdayakan ekonomi warga. Kampung home stay diharapkan terbentuk di kawasan wisata terutama desa, kawasan sekitar rumah sakit, kawasan sekitar kampus, dan kawasan sekitar pondok pesantren.
Bukan bendera partai, melainkan bendera Palestina yang mendominasi gerak jalan Tajemtra (Tanggul-Jember Tradisional) 30 Kilometer di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023). Gerak jalan ini diikuti 11.119 orang peserta terdaftar.
Ribuan orang tenaga kesehatan (nakes) non aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memperoleh surat keputusan (SK) dari Bupati Hendy Siswanto, Jumat (24/11/2023).
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan penurunan angka tengkes (stunting) pada 2024. Salah satu upaya adalah dengan menyalurkan 12 kilogram telur ayam masing-masing untuk 200 keluarga membutuhkan.
Bupati Hendy Siswanto meminta realisasi dana penyertaan modal untuk Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan berkonsultasi dan didampingi jaksa.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan sejumlah hal dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluhkan ketiadaan cuti libur saat musim libur siswa setelah ujian.
Mereka meminta Bupati Hendy Siswanto memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2024 bisa lebih maksimal.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengingatkan potensi kerawanan yang dipicu oleh pemasangan gambar kampanye calon legislator dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan menertibkan atribut kampanye setelah ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.
