KUMPULAN BERITA Jember

Ratusan anggota Progib berunjuk rasa di DPRD Jember. Mitra SPPG mengaku merasa dikhianati akibat perubahan kebijakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah terjaminnya ketahanan pangan masyarakat. Pangan bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib dijamin oleh pemerintah.

Jaringan utilitas listrik, telekomunikasi, air minum, gas, dan jaringan lainnya belum terintegrasi optimal di Kabupaten Jember, Jawa Timur

Bupati Muhammad Fawait mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026) malam.

Bupati Muhammad Fawait mengajukan enam rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (20/6/2026) malam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional berlaku enam bulan. Pelaporan terhadap aktivis yang mengkritik pemerintah ke jalur hukum masih marak terjadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional menjaga agar tidak terjadi fitnah dan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat terhadap pemerintah.

Penegak hukum harus bisa membedakan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dengan kritik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Ahmad Hoirozi, anggota Satuan Tugas MBG dan anggota DPRD Kabupaten Jember, mendukung unjuk rasa massa pendukung program MBG di halaman Gedung DPRD.

Ribuan demonstran pendukung program Makan Bergizi Gratis memenuhi halaman Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).