Jakarta (beritajatim.com) – Hasil Survei Nasional yang dilakukan Populi Center mulai tanggal 5 hingga 12 Juni 2023, angka kepuasan masyarakat pada kinerja Presiden Joko Widodo naik dari kenaikan tingkat kepuasan dari 75,4 persen pada Mei 2023 menjadi 77,8 persen pada Juni 2023.
Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di empat Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Masyarakat semakin mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terlihat dari kenaikan tingkat kepuasan dari 75,4 persen pada Mei 2023 menjadi 77,8 persen pada bulan ini (Juni, red),” ujar Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati, Senin (26/3/2023).
Adapun yang menjawab tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi saat ini jumlahnya sebesar 20,7 persen, dan yang tidak menjawab sebesar 1,5 persen. Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi diikuti dengan harapan besar dari masyarakat agar program yang ada saat ini dapat diteruskan oleh presiden selanjutnya.
Dia menambahkan, program bantuan sosial (33,6 persen) dan pembangunan infrastruktur (19,6 persen) menjadi dua hal yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat agar diteruskan oleh presiden mendatang. “Kemudian terdapat pula program pemerataan pembangunan (4 persen), bantuan pendidikan (3,8 persen), dan Pembangunan Ibu Kota Negara (3,7 persen),” kata Hartanto.
Dibandingkan dengan temuan survei sebelumnya, lanjutnya, terdapat peningkatan penilaian baik terkait demokrasi di Indonesia saat ini. Sebesar 76,1 persen masyarakat menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik, naik sekitar 8 persen dari survei bulan Mei 2023.
Sejalan dengan itu, masih menurut Hartanto, yang menjawab demokrasi berjalan tidak baik jumlahnya menurun, dari 26,7 persen pada survei sebelumnya, menjadi 19,2 persen pada bulan ini.
BACA JUGA:
Survei Indikator Sebut Erick Thohir Jadi Cawapres Nomor 1 Pilihan Masyarakat
Dia menduga, meningkatnya penilaian baik terhadap jalannya demokrasi sedikit banyak disebabkan adanya isu pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang muncul pada minggu ke dua bulan Juni, yang kemudian mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. “Wacana pertemuan antara ke dua partai yang telah lama berseteru tersebut menjadi penanda semakin dewasanya elit politik, sesuatu yang menjadi penting bagi tumbuh kembang demokrasi kita,” kata Hartanto. [kun]
