Bojonegoro (beritajatim.com) – Seringkali pertanyaan tentang identitas daerah menjadi pembuka obrolan ketika bersama orang yang baru kenal. Identitas yang melekat dari sebuah daerah. Ciri khas yang terinternalisasi dalam nama, rupa, budaya, dan orang-orang yang ada di dalamnya.
Pernahkah sebagai warga Bojonegoro mendapat pertanyaan serupa? Lalu bagaimana jawaban yang pas untuk pertanyaan itu?
Sejumlah aktivis dari berbagai latar belakang keilmuan, Sabtu, (16/10/2021) siang, berkumpul dalam sebuah forum bernama Kampus Bebas Terbuka. Diskusi pedagogis yang diikuti sekitar 30 orang itu membahas tema #citybranding, Cerita Masa Lalu untuk Bojonegoro Masa Kini.
Sebuah pertanyaan pemantik muncul dari pegiat Kampus Bebas Terbuka, Almaliki Ukay. Dia bertanya tentang usia Kabupaten Bojonegoro. Benarkah usianya sudah 344 tahun? Apakah tanggal 20 Oktober adalah betul-betul hari lahirnya Kabupaten Bojonegoro?
Menurut Malik, pengetahuan yang baik tentang asal muasal dan jejak masa lalu leluhur merupakan modal untuk menelaah karakter identitas Bojonegoro. Jejak tersebut dimulai dari lahirnya Kabupaten Bojonegoro.
Aktivis pemerhati sejarah Bojonegoro, R. Ngastasio Kertonegoro merespon pertanyaan tersebut dengan menyajikan bukti sejarah. Dia mengutip Het Algemeen Handelsblad Donderdag, sebuah dokumen lembar perdagangan umum. Kata dia, dokumen tersebut mencatat bahwa Belanda pernah merayakan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) yang ke-100 pada 21 September 1928.
“Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa usia Bojonegoro belum sampai 344 tahun. Baru sekitar 193 tahun,” tegas penggagas komunitas sekaligus grup Facebook Brodjonegoro Tempo Doeloe ini.
Lalu dari mana angka 334 tahun? Ngastasio melanjutkan pemaparannya. Kata dia, perayaaan HJB tempo dulu masih berlangsung dan di peringati hingga 1942. Setelah itu, saat Jepang menjajah, HJB tidak dirayakan lagi.
Bojonegoro tanpa hari jadi berlanjut ketika periode Agresi Militer 1 dan 2 antara tahun 1946-1949. Hal tersebut, menurut dia, mungkin karena pertimbangan situasi perang yang tidak kondusif.
“Di tahun 1970an mulailah dilakukan penyusunan sejarah Bojonegoro yang ditandai dengan diterbitkannya Buku Bunga Rampai Sejarah Bojonegoro (1973). Selanjutnya berlanjut dengan penyusunan Buku Sejarah Bojonegoro dari Masa ke Masa (1988),” ungkapnya.
Keputusan Penetapan Hari jadi Bojonegoro sendiri tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro nomor 145 tahun 1985 dan Keputusan DPRD Kabupaten Tingkat II Bojonegoro nomor 6 tahun 1985.
Pada surat keputusan tersebut disebutkan, Hari Jadi Bojonegoro mulai Rabu 20 Oktober 1677 bertepatan dengan Rabu Legi 25 Ruwah 1600 tahun Jawa atau 25 Sya’ban tahun 1088 Hijriyah. Pemilihan tanggal ini diambil dari perubahan wilayah Bojonegoro yang sebelumnya Jipang menjadi Mancanegara Wetan.
“Di sini lah letak simpang siurnya. Ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk menegaskan identitas Bojonegoro dari jejak sejarahnya yang harus betul-betul valid,” cetus pria yang biasa dipanggil Mbah Ngas itu.
Sejarah merupakan satu di antara banyak aspek yang bisa dijadikan pijakan identitas Bojonegoro. Namun kata Malik, mempertegas identitas Bojonegoro melalui upaya city branding merupakan proses yang panjang dan terus menerus.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bojomegoro”]
Setidaknya ada tiga elemen fondasi yang harus dilalui untuk membranding Bojonegoro. Pertama identifikasi. Proses identifikasi, kata Malik tidak boleh disepelekan, harus betul-betul akurat. Dilakukan melalui riset dan pendalaman yang melibatkan semua unsur masyarakat. Mulai dari identifikasi potensi, menentukan tujuan, hingga menentukan rencana strategi jangka panjang.
Kedua, proses komunikasi. Apa yang direncanakan dalam tahap pertama disampaikan melalui upaya komunikasi. Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Mulai awareness, attractions, appealing, hingga menghasilkan advocacy. Tahapan-tahapan yang harus dilalui secara rigid dan terukur.
Ketiga, koherensi. Artinya, keharusan untuk konsisten dan terus menerus. Meskipun berganti pemerintahan, proses branding harus terus dilanjutkan. Tentu dengan evaluasi ketat pada setiap tahapannya.
Merespon soal identifikasi potensi, aktivis Poverty Resource Center Initiative (PRCI), AW Syaiful Huda menyebut pohon jati. Menurutnya, kayu jati Bojonegoro sudah sangat terkenal kualitasnya. Bahkan sejak zaman kerajaan.
“Kalau melihat sejarah, Belanda sudah membaca potensi kayu jati Bojonegoro dengan membangun jalur kereta pengangkut kayu di tengah hutan,” terangnya.
Dia meyakini bahwa secara kesejarahan, kayu jati layak dijadikan identitas Bojonegoro. Membangun kembali identitas Bojonegoro dari potensi kayu jati. Apalagi karakter kayu jati yang kuat, indah, dan berkualitas.
Politisi Bojonegoro, Sukur Priyanto yang turut hadir dalam diskusi menimpali komentar para peserta lain. Menurut dia, sejarah bisa dijadikan pijakan, tapi jangan sampai terjebak.
“Kita harus memastikan sejarah kita benar, dan disampaikan kepada generasi penerus dengan benar,” ucapnya.
Kata dia, Pemerintah Bojonegoro punya cukup sumber dana untuk bisa melesat lebih maju. Membranding Bojonegoro tidak sulit dengan kondisi keuangan daerah hari ini. Hanya perlu kemauan dan masukan dari masyarakat.
“Makanya saya mengusulkan hasil diskusi ini menjadi usulan masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” imbuhnya.
Diskusi Kampus Bebas Terbuka terus berlanjut hingga semua peserta dari berbagai latar belakang menyampaikan argumennya masing-masing. Peserta dari aktivis lingkungan dengan perspektif pelestarian lingkungan. Begitu pula peserta dari kalangan akademisi, LSM, organisasi mahasiswa, jurnalis, dan seniman serta budayawan. Semua ragam perspektif ini saling mempertajam argumentasi.
“City Branding adalah proses terus menerus, ongoing process. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menjaga lingkungan yang baik, dan mempertahankan kesetaraan. Jangan biarkan berhenti hanya karena beda jalur politik,” pungkas Malik mengakhiri diskusi. [lus/but]
