Anies Baswedan mengunggah foto dirinya tengah berada di tepi pantai sembari membaca buku ‘Principles for Navigating Big Debt Crises‘ (selanjutnya disebut Big Debt Crises) pada saat senja. Orang ramai berspekulasi: ini sindiran halus bagi pemerintahan Joko Widodo yang tengah terjebak utang luar negeri cukup besar.
Namun, bagi pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal, buku bersampul warna hitam itu sengaja dipilih Anies untuk merepresentasikan misi besar membawa perubahan yang jauh lebih baik sebagai Presiden RI 2024-2029. “Anies menyadari betul mengapa buku karya Ray Dalio itu perlu dibaca,” katanya.
Mengapa buku tersebut lebih perlu dibaca oleh seorang (kandidat) presiden dibandingkan komik Doraemon atau Sinchan? Ben Bernanke, seorang ekonom dan mantan pemimpin bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve, menyebut buku itu menghadirkan cara berpikir inovatif tentang krisis utang dan bagaimana meresponsnya dalam sebuah kebijakan.
Ray Dalio memang nama yang diperhitungkan di jagat finansial dan ekonomi dunia. Dia pernah tercatat sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Majalah Time dan satu dari 50 orang yang paling berpengaruh versi Bloomberg Markets. Dia adalah pendiri Bridgewater Board, lembaga hedge fund terbesar dan terbaik selama empat dasawarsa.
Terbit pada November 2022, ‘Big Debt Crises‘ terdiri atas tiga bagian. Pertama, The Archetypal Big Debt Cycle yang menjabarkan pola dasar siklus utang besar. Berikutnya, Three Detailed Cases yang menjabarkan secara mendalam krisis finansial pada 2008, Depresi Hebat pada 1930, dan depresi inflasi di Republik Weimar Jerman pada 1920. Bagian terakhir adalah Compendium of 48 Cases yang memaparkan secara ringkas krisis-krisis utang terburuk selama satu abad terakhir dilengkapi dengan bagan.
Buku ini menjadi sangat berharga bagi seorang kandidat presiden seperti Anies, karena satu dari 48 kasus krisis yang dibahas di halaman 161 adalah krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997. Dalio menyebut Indonesia sebagai contoh klasik sebuah negara yang ‘membiarkan kurs mata uang’ untuk menghadapi tekanan eksternal. Inflasi memang terjadi beberapa kali saat itu, namun pemerintah pada akhirnya bisa lebih fleksibel dalam menetapkan suku bunga.
Dalio menyebutkan tiga fase yang dialami Indonesia selama 1994-2012, yakni fase gelembung (The Bubble Phase), fase depresi (The Depression Phase), dan fase refleksi (The Reflation Phase).
Fase gelembung Indonesia terjadi antara 1994 sampai 1997, yang didorong oleh arus masuk siklus penguatan mandiri modal kuat tidak berkelanjutan, meningkatnya utang, pengembalian ekuitas yang kuat, dan pertumbuhan yang kuat. Ketika fase gelembung berakhir, menurut Dalio, utang Indonesia mencapai puncak pra-krisis yakni 104 persen dari produk domestik bruto.
Jumlah utang tertinggi dalam bentuk kurs mata uang asing, yakni sekitar 51 persen dari PDB, yang membuat modal asing di Indonesia rentan berbalik arah. “Selama fase gelembung ini, arus masuk investasi rendah namun positif dengan rata-rata sekitar lima persen dari PDB. Sementara Indonesia mempertahankan defisit transaksi berjalan sebesar tiga persen dari PDB,” tulis Dalio.
Dengan bantuan peningkatan utang dan modal ini, Indonesia tumbuh tujuh persen dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi, dan kesenjangan PDB memuncak pada 13 persen. Pengembalian aset yang kuat mendorong lebih banyak pinjaman dan membantu merangsang pertumbuhan. Ini memunculkan ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan dari luar negeri. Berkombinasi dengan semakin melemahnya kondisi negara, terciptalah situasi tak berkesinambungan.
Lalu masuklah fase depresi. Krisis neraca pembayaran mata uang asing berlangsung dari 1997 hingga 1998. “Tingkat utang yang tinggi membuat Indonesia rentan terhadap goncangan, yang datang dalam bentuk krisis keuangan Asia 1997,” kata Dalio.
Arus modal asing yang masuk ke Indonesia turun sebesar 13 persen dari PDB. Pemerintah saat itu akhirnya menaikkan suku bunga pendek 43 persen dan kurs rupiah terhadap mata uang asing pun menurun. Harga saham anjlok 89 persen.
Lemahnya mata uang rupiah ini juga menyebabkan peningkatan inflasi yang puncaknya 59 persen selama fase depresi. Lembaga keuangan di Indonesia pun berada di bawah tekanan besar. Di tengah situasi ini, Bank Indonesia menghabiskan cadangannya untuk mempertahankan rupiah dengan menarik cadangan sebesar 23 persen.
Memasuki fase refleksi, Dalio menulis pentingnya pembuat kebijakan merespons arus balik modal yang merugikan. Ada dua opsi, yakni membiarkan kurs rupiah begitu saja dan membiarkan pengetatan kondisi finansial atau mencetak uang lebih banyak yang bisa menyebabkan inflasi. Opsi pertama biasanya menyakitkan namun diperlukan untuk menyelesaikan krisis.
Pemerintah Indonesia sangat agresif mengelola lembaga keuangan dan kredit macet, menarik tujuh dari sembilan pengungkit kebijakan klasik, khususnya menasionalisasi bank dan membeli langsung aset bermasalah. Indonesia juga diuntungkan program pendampingan dari Dana Moneter Internasional. Dalio menyebut, Indonesia membutuhkan waktu lima tahun sebelum PDB riil mencapai puncaknya seperti sebelumnya dan ekuitas dalam dollar AS pulih dalam waktu 13 tahun.
Selain krisis yang dihadapi Indonesia, di bagian ketiga buku ini Dalio juga menjabarkan krisis yang dihadapi sejumlah negara ASEAN seperti Filipina pada 1983 dan 1997, Malaysia 1984 dan 1997, dan Thailand 1996.
Dalio menulis buku ini saat sepuluh tahun krisis finansial 2008 dengan maksud menawarkan perspektif kepada investor untuk menavigasi krisis dengan baik. “Saya telah mengembangkan sebuah templat untuk memahami bagaimana semua krisis utang bekerja. Saya membagikan templat ini dengan harapan mengurangi krisis utang serupa pada masa mendatang dan membantu mereka menanganinya lebih baik,” katanya dalam alinea awal kata pengantar.
Anies Baswedan agaknya memahami itu. [wir]
