Gresik (beritajatim.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta sensus pertanian diperbaiki. Hal ini bertujuan sebagai patokan data petani yang menerima alokasi pupuk bersubsidi.
Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menuturkan, sensus pertanian menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki data pertanian lebih update lagi. Ini karena di lapangan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak sesuai dengan alokasi.
“Data pertanian kita saat ini kurang update. Khususnya perorangan-perorangan yang belum terdaftar dalam kelompok tani, masih banyak yang belum terupdate, sehingga persoalan pupuk subsidi selalu muncul di setiap tahun,” tuturnya saat berada di Gresik, Sabtu (20/05/2023).
Terkait dengan ini, dirinya berharap Dinas Pertanian di kabupaten/kota di Jawa Timur serius mendata kebutuhan pupuk bersubsidi. Sehingga, pemerintah bisa mengambil kebijakan alokasinya tepat sasaran.
“Permasalahannya selalu di RDKK. Datanya harus benar-benar update. Siapa saja petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Adik Dwi Putranto.
https://beritajatim.com/ekbis/ketua-kadin-surabaya-minta-pemkot-berikan-stimulus-untuk-pengusaha/
Ia menambahkan, dengan melakukan sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) paling tidak bisa memperbaiki data pertanian yang benar-benar riil.
“Kami mengusulkan saja sensus yang dilakukan 10 tahun oleh BPS bisa dipangkas lagi. Pasalnya, dengan waktu yang lama itu dikuatirkan ada perubahan setiap tahun,” imbuhnya.
Dirinya mencontohkan seperti data produktivitas tanaman saat ini di angka 6 sampai 7 ton per hektar. Angka tersebut bukan angka maksimal atau masih bisa ditambah kembali produktivitasnya.
“Sensus pertanian sama halnya dengan RDKK harus bisa diupdate setiap tahunnya, biar kebijakan pemerintah menyalurkan pupuk subsidi tepat sasaran,” ungkap Adik Dwi Putranto.
Sebelumnya masih terkait dengan pupuk bersubsidi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Pencanangan Sensus Pertanian 2023, secara virtual Senin (15/5) menyayangkan data pertanian yang kurang akurat. Pasalnya, keakuratan data pertanian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat. Presiden pun membeberkan dampak buruknya data pertanian yang tidak akurat di Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi.
https://beritajatim.com/ekbis/kadin-indonesia-siap-bawa-asean-jadi-episentrum-global/
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, kemarin (20/5) memastikan bahwa data RDKK yang ada sebenarnya sudah terupdate. Menurut dia, masalah mengenai kebijakan subsidi pupuk di Jawa Timur sama dengan masalah yang terjadi di provinsi lain di mana alokasi subsidi pupuk yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi usulan kebutuhan dalam RDKK.
“Di Jawa Timur, alokasi Urea subsidi dari Pemerintah Pusat saat ini hanya bisa mencukupi 92 persen RDKK, begitu juga dengan Phonska hanya 56 persen,” katanya.
Dydik menegaskan untuk memenuhi kebutuhan di RDKK saja kurang, apalagi jika dibandingkan dengan keinginan petani. Karena memang keinginan petani juga jauh di lebih besar dari yang tercatat RDKK.
“RDKK ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan). Misalnya rekomendasi untuk Urea 100 kilogram, keinginan petani bisa 120 kilogram. Jelas akan semakin kurang kalau didasarkan pada keinginan petani,” tandasnya. [dny/but]
