Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak telah menciptakan sentimen sangat negatif.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi,” ujar Hasto, Kamis (25/1/2024).
Dia juga menegaskan, pernyataan Pak Jokowi selain melanggar etika politik, juga melanggar pranata kehidupan bernegara yang baik.
“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran,” keluh Hasto.
Dia juga menuding, karena ambisi tiga periode tersebut maka kini rakyat paham, mengapa Jokowi sampai begitu bersemangat membuntuti kampanye Ganjar Pranowo, khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT.
“Sebab Ganjar Pranowo itu Presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD. Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung Paslon 02,” klaim Hasto.
Dia juga menambahkan, pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan Prabowo, dan Jajaran TNI juga sangat tidak elok. Hasto menegaskqn, TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral.
“Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” sebut Hasto.
“Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi,” tutup Hasto. (*/ian)
