Surabaya (beritajatim.com) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas melalui program pengembangan masyarakat (PPM).
Sebagai bentuk komitmen tersebut, SKK Migas memperkuat strategi PPM hulu migas dengan menyusun Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat yang adaptif dan terukur. Penyusunan strategi ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh tim Grand Design SKK Migas bersama CECT-Trisakti di berbagai wilayah operasi KKKS.
“Survei ini menjadi landasan penting bagi kami dalam menyusun Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Febrian Ihsan, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara.
Febrian menegaskan bahwa PPM bukan hanya tanggung jawab KKKS, tetapi juga SKK Migas. Oleh karena itu, SKK Migas menyusun strategi ini sebagai panduan bagi KKKS dalam melaksanakan program PPM yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tujuannya agar pelaksanaan PPM lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung kelancaran operasi KKKS,” jelas Febrian.
Metode survei yang dilakukan SKK Migas bertujuan untuk menggali potensi lokal dan menghimpun aspirasi masyarakat terkait program PPM yang selama ini telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah perwakilan SKK Migas, khususnya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa).
Tim survei SKK Migas mengunjungi beberapa lokasi, di antaranya Pulau Pagerungan Besar, Pulau Giligenting, dan Kabupaten Sampang. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah operasi KKKS Kangean Energy Indonesia, Medco (Madura, Sampang) Ltd., dan Petronas Carigali Kepatang II Ltd.
Penyusunan strategi PPM yang kuat dan adaptif menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, industri hulu migas terus berkembang dan dinamis, sehingga program PPM harus dapat mengikuti perubahan tersebut. Kedua, dinamika sosial di sekitar wilayah operasi KKKS perlu dipertimbangkan agar program PPM dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Ketiga, program PPM yang terukur dan terarah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi KKKS. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung kelancaran operasi KKKS dan mewujudkan kelancaran produksi migas nasional.
Strategi PPM yang diperkuat oleh SKK Migas diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas dan mendalam bagi masyarakat di sekitar operasi hulu migas. Dengan roadmap yang jelas dan terukur, program PPM dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran operasi KKKS. [rea/beq]
