Malang (beritajatim.com) – Ketika status tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah, waktu menjadi musuh utama. Setiap keputusan, harus diambil dengan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran dalam penanganan bencana.
Guna memastikan hal tersebut, penyelenggaraan operasi tanggap darurat didukung oleh tiga dokumen perencanaan yang saling berkaitan. Yakni, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi (RenKon), dan Rencana Operasi (RENOPS).
RPKB berfungsi sebagai fondasi awal. Berisi pedoman strategis penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di daerah. Berdasarkan arah strategis pada RPKB, RenKon fokus menyiapkan skenario penanganan untuk ancaman bencana tertentu dan menjadi referensi bagi pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan merespons secara cepat tanpa harus menyusun rencana dari awal.
Dari RenKon, langkah selanjutnya adalah RENOPS yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tanggap darurat yang disusun dengan mengadaptasi skenario dalam RenKon.
Dalam RENOPS inilah, kemudian menjadi dokumen kerja guna mengarahkan seluruh pelaksanaan operasi di lapangan. Semua dokumen ini bersifat dinamis. Sehingga perlu terus diperbaiki dan dimutakhirkan seiring perubahan kondisi serta ketidakpastian waktu terjadinya bencana. Penyempurnaan tersebut, dilakukan melalui rangkaian uji coba, simulasi, dan latihan yang berjenjang.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo menekankan, perencanaan kesiapsiagaan yang dibangun dalam bentuk RenKon sangat perlu dilakukan.
“Gladi bukan sebatas latihan, tapi untuk menguji RenKon. Tugas dan peran dalam gladi harus dihayati dengan baik. Kelak jika ada bencana yang terdampak langsung adalah masyarakat. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan,” ungkap Pangarso, Rabu (8/7/2026).
Sehingga, lanjut Pangarso, baik saat dan usai gladi, harus ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Tujuannya, agar diketahui komunikasi darurat seperti apa yang akan ditempuh agar masyarakat tahu bahwa bencana telah terjadim Bagaimana proses evakuasi dijalankan, terutama bagi warga yang masih bersikukuh untuk bertahan di tempat tinggalnya, hingga memobilisasi komunitas relawan di area yang berisiko terdampak bencana menjadi kekuatan tersendiri dalam penanggulangan bencana.
Koordinasi antarwilayah, sambung Pangarso, juga perlu ditata dengan baik. Karena dampak suatu bencana, terkadang melewati batas suatu kabupaten atau provinsi.
Bencana erupsi gunung berapi, kerap menutup akses suatu daerah ke beberapa daerah lainnya. Sehingga hal ini, memengaruhi proses pengiriman dukungan peralatan logistik maupun sumber daya manusia ke titik lokasi bencana.
Untuk itulah, Pemerintah Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menggelar Gladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX). Latihan ini dilaksanakan di Selorejo Camping Ground, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, pada 7-8 Juli 2026.
Melalui latihan yang melibatkan berbagai instansi dan warga lokal ini, kesiapsiagaan tidak hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan. Tetapi juga direalisasikan dalam tindakan nyata di lapangan.
“Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat. Jangan sampai ego sektoral menghambat proses penanganan darurat. Latihan ini adalah bentuk investasi keselamatan,” ujar Wakil Bupati Malang, Hj Latifah Shohib saat menghadiri kegiatan Gladi Lapang (8/7/2026).
Dalam gladi lapang hari ini, Latifah menyerahkan bantuan kepada lima desa di wilayah Kawasan Rawan Bencana atau KRB II yaitu Desa Pagersari, Pandansari, Sidodadi, Ngantru, dan Banturejo. Bantuan berupa tenda keluarga, masker medis, dan matras diberikan untuk kondisi darurat.
Adapun Alur FTX sendiri memakai skenario erupsi Gunung Kelud karena merepresentasikan ancaman yang berpotensi memengaruhi wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya yaitu Kecamatan Ngantang, Kasembon dan Pujon. Dimana ketiga wilayah tersebut, berada di KRB Erupsi Gunungapi Kelud. Sehingga, pada zona KRB, memerlukan respons lintas sektor yang cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi.
FTX merupakan puncak dari tahapan yang saling melengkapi dalam membangun dan menguji kesiapsiagaan Pemerintah Malang dalam menghadapi keadaan darurat bencana.
Dimulai dari pertama kali RPKB Kabupaten Malang disusun dan diuji di atas meja diskusi melalui Tabletop Exercise (TTX) pada November 2025.
Kemudian berlanjut dengan Gladi Posko atau Command Post Exercise (CPX) pada 2 Juli 2026 lalu.
Pada tahap ini, RenKon diuji melalui simulasi sistem komando penanganan darurat. Kini, FTX menjadi babak penutup yang menguji apakah rencana yang telah disusun di atas kertas benar-benar bisa dijalankan oleh personel di lapangan, ketika di bawah tekanan dalam waktu yang mendesak.
Wujud aksi dalam FTX antara lain meliputi evakuasi mandiri warga terdampak, evakuasi masal dari titik kumpul ke titik pengungsian, penyelamatan korban terperosok jurang oleh tim vertical rescue, pencarian dan penyelamatan korban reruntuhan bangunan oleh tim penolong gabungan dari Tim Reaksi Cepat Kabupaten Malang. Serta, pertolongan pertama gawat darurat kepada warga terdampak disabilitas dan yang terluka saat melakukan evakuasi mandiri.
Selain itu, ada juga aksi bagaimana manajemen distribusi logistik ke daerah terisolir yang menggunakan metode tension line. Metode ini biasa dipakai oleh tim vertical rescue untuk menyeberangkan korban ke daerah aman.
Tak ketinggalan, ditunjukkan bagaimana pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban tercebur di air, pelayanan dasar kesehatan darurat berupa rumah sakit lapangan di wilayah titik pengungsian, pelayanan dasar dapur umum, serta pelayanan dasar pendidikan berupa sekolah darurat di titik pengungsian.
Di masa transisi hingga pemulihan, wujud aksi berupa pemulihan awal sarana dan prasarana vital berupa pembersihan jalan dari materi erupsi, pembukaan akses dasar transportasi akibat erupsi, dan pemulihan dasar akses listrik.
“Gladi telah berlangsung dengan baik dan lancar. Meski begitu, koordinasi dan kinerja setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat penanggulangan bencana tetap perlu ditingkatkan,” sambung Purwoto selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Malang.
Urusan kemanusiaan dan kebencanaan memang menjadi tanggung jawab bersama yang melintasi batas-batas wilayah. Sesuai dengan paradigma modern, penanggulangan bencana tidak bertumpu pada pemerintah atau BPBD semata, tetapi perlu bergerak bersama dalam bingkai kolaborasi multipihak.
Maka, Gladi Lapang melibatkan berbagai unsur pentahelix. Mulai dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, TNI-Polri, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, organisasi relawan, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
Pelaksanaan Gladi Lapang ini adalah bentuk kerja sama antara BPBD Kabupaten Malang dengan Pemerintah Australia melalui program penguatan ketangguhan bencana.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana terbesar. Maka, kegiatan penanggulangan bencana penting bagi negara ini. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia,” tambah Deswanto Marbun, Head of Subnational Program SIAP SIAGA.
Selanjutnya, hasil simulasi akan dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Malang dan daerah sekitarnya. Terutama dalam menyamakan persepsi, mengasah keterampilan, dan mempererat jejaring komunikasi antarinstansi dalam menentukan jalur evakuasi, titik pengungsian, serta mekanisme distribusi logistik.
Melalui sinergi ini, budaya sadar bencana mulai ditanamkan dalam diri masyarakat. Membentuk masyarakat tangguh, mandiri dan tahu ke mana harus melangkah, apa yang harus dievakuasi dan mampu saling menyelamatkan satu sama lain. Ketangguhan sebuah daerah dimulai dari ketangguhan komunitas terkecilnya di tingkat desa. (yog/ted)
