Jember (beritajatim.com) – Djoko Susanto bergerak cepat (gercep) selama sepekan setelah dilantik menjadi Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025). Dia menghadiri sejumlah pertemuan resmi untuk merespons kondisi pemerintahan dan masyarakat Jember.
Semua kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat Bupati Fawait mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang disambangi Djoko, tapi juga kegiatan bersama mitra pemerintah.
“Kami ingin memantapkan diri dalam koordinasi pelayanan untuk kesejahteraan di semua sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Jember,” kata Djoko. Pemkab Jember menyadari bahwa keberhasilan program-program daerah sangat bergantung pada manajemen pengelolaan yang tepat dan berorientasi hasil.
Mengawali rangkaian kegiatannya, Djoko memimpin Apel Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Universitas Jember, Minggu, 23 Februari 2025. Di sini, dia berbicara tentang isu-isi global, terutama soal lingkungan, dan mendorong partisipasi publik dalam mengelola sampah.
Kemudian di hadapan pengurus takmir masjid, Djoko memberikan arahan tentang pentingnya pendekatan baru dalam tata kelola masjid, dalam acara bimbingan teknis yang digelar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Aula Universitas Dokter Soebandi pada hari yang sama. “Selain fungsi ritual, masjid memiliki fungsi sosio-ekonomi yang harus dioptimalkan,” katanya.
Keesokan harinya, Djoko bergerak ke kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Jember bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji dan Kepala Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Andi Prastowo.
Djoko mengecek stok pangan, terutama menjelang Ramadhan. Dia juga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. “Ramadan ini kebutuhan pasti naik, dan pemerintah harus hadir untuk menjamin masyarakat tidak kesulitan,” katanya.
Djoko memastikan Pemmkab Jember siap melaksanakan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering Rp 6.500 per kilogram dipatuhi. “Mafia harga gabah kering jangan main main,” katanya.
Sementara itu, tiga organisasi perangkat daerah pertama yang dikunjungi Djoko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Jember.
Djoko ingin memastikan proses perencanaan oleh Bappeda berbasis data dan bisa berdampak nyata. “Kalau program dibelanjakan tanpa pengukuran dampak, artinya ada yang salah. Semua harus terukur dan terencana,” katanya.
Sementara itu terhadap jajaran Inspektorat, Djoko menegaskan perlunya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. “Diskominfo harus dilibatkan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.
Tak hanya OPD dan lembaga vertikal, Djoko juga mendatangi dua perguruan tinggi negeri terbesar di Jember, 25 Februari 2025, yakni Politeknik Negeri Jember dan Universitas Jember. Dia ingin memastikan sinergi dengan perguruan tinggi berjalan baik.
Menurut mantan kepala Badan Pertanahan Nasional Jember ini, perguruan tinggi adalah mitra strategis dalam hal mencetak sumber daya manusia unggul dan menggerakkan ekonomi daerah. Perputaran uang yang dikeluarkan puluhan ribu mahasiswa di Jember untuk biaya hidup harus dikelola dengan baik.
“Kalau tiap bulan mereka menerima kiriman dua juta rupiah dari orang tua, berapa ratus miliar yang berputar di sini?” katanya.
Djoko memberikan semangat kepada para aparatur sipil negara yang menjadi pejuang kemanusiaan saat mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pemadam Kebakaran.
Djoko mengecek kesiapan dua lembaga ini menghadapi bencana. Menurutnya, keselamatan warga Jember juga bagian dari kesejahteraan. “Kalau pangan aman tapi warga terancam bahaya, upaya kita akan sia-sia,” katanya.
Pujian diberikan kepada BPBD Jember yang sigap menangani bencana angin puting beliung yang menerjang Desa Suka Makmur. Bencana ini menyebabkan 91 rumah rusak.
Djoko juga bernostalgia mengunjungi kantor BPN dan bertemu dengan Dewan Wakaf maupun para pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dia berharap layanan pengurusan sertifikat tanah wakaf ini bisa tuntas selama tahun ini tanpa pungutan biaya apapun.
Terakhir Djoko mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember. Dia ingin memastikan profesionalisme perizinan, khususnya investasi. :Membangun Jember, tidak cukup dengan APBD saja, harus ada pihak swasta,” katanya. [wir]
