Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 jam mendatangi Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar. Kegiatan KPK berakhir pada pukul 18.00 WIB.
Lengkap dengan pakaian dinasnya, Bupati Rijanto turun ruangan Candi Penataran didampingi oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah serta pejabat KPK. Usai pejabat KPK meninggalkan Pemkab Blitar, Bupati Blitar pun langsung melakukan perayaan hari ulang tahun 42, Beky Herdihansah.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini disampaikan usai menggelar pertemuan intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendampingan di bidang pencegahan korupsi.
Dalam keterangannya kepada media, Rijanto mengungkapkan bahwa fokus utama pendampingan ini adalah pembenahan sistem di berbagai sektor vital. Ia menyoroti tiga area krusial yang menjadi perhatian serius, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, serta realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Bagaimana kita membangun pemerintahan menjadi baik melalui tata kelola yang benar. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, tata hibah, hingga Pokir, semua harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan harus kita taati,” ujar Rijanto dengan tegas.
Pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut diakui Rijanto sebagai ruang diskusi yang sangat komprehensif. Meski memakan waktu, ia menyatakan rasa puasnya terhadap hasil koordinasi tersebut karena memberikan arah yang lebih jelas bagi jajaran birokrasi di Kabupaten Blitar.
Lebih lanjut, Rijanto menekankan bahwa sikap kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran bukan hanya berlaku bagi pihak eksekutif, melainkan juga legislatif. Sinergi kedua lembaga ini dinilai sangat penting untuk menghindari potensi penyimpangan.
“Kita semua harus semakin baik dan semakin hati-hati. Tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai adanya ‘peringatan’ khusus dari KPK, Bupati Rijanto meluruskan bahwa pertemuan tersebut adalah bentuk koordinasi rutin dalam rangka menjalankan tugas negara. Fokusnya tetap pada edukasi dan pendampingan agar pengelolaan anggaran daerah tetap berada pada jalur yang benar.
“Bukan peringatan, tapi ini tugas negara untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik,” pungkasnya.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu meningkatkan indeks integritas Pemerintah Kabupaten Blitar serta menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (owi/but)
