Blitar (beritajatim.com) – Aksi satpam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar yang naik ke podium debat kemudian memeriksa kertas yang dibaca oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai sikap satpam tersebut kurang etis serta membuat suasana debat semakin panas di tengah keributan yang terjadi.
Terkait itu, KPU Kabupaten Blitar pun memberikan penjelasannya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Blitar apa yang dilakukan oleh satpam itu merupakan bagian untuk mendinginkan suasana yang sedang tidak kondusif.
“Ruangan sudah tidak kondusif makanya apa permasalahan yang diramaikan itu apa makanya dari satpam, teman-temen pamdal, teman-teman staf untuk mengecek karena kalau dibiarkan tambah ramai,” beber Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, Kamis (7/11/2024).
Menurut KPU, staf dan satpam itu terpaksa naik ke podium karena moderator debat sudah tidak mampu memimpin jalannya debat yang berlangsung panas dan hujan protes. Sehingga dengan kondisi tersebut satpam KPU dan staf berinisiatif untuk memeriksa kertas paslon.
“Sedangkan moderatornya sudah tidak mengkondisikan makanya kita periksa agar tidak melebar kemudian kita mediasi, tapi kalau kekeh seperti yang kemarin itu kan repot,” kata Sugino.
Tim Rini-Ghoni pun merasa dirugikan, karena sikap satpam tersebut dianggap akan membuat asumsi publik bahwa Paslon nomor urut 2 berbuat curang. Hal itulah yang membuat suasana semakin memanas dan memicu amarah diantara kedua Paslon dan pendukungnya.
“Kami juga mempertanyakan itu, apakah itu disuruh KPU atau inisiatif dan sikap pribadi, padahal kan itu debat masih berlangsung,” ucap M. Rifa’i, Ketua Tim Kampanye Rini-Ghoni.
Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai kegagalan pelaksanaan debat ini merupakan cerminan dari ketidaksiapan KPU Kabupaten Blitar. Kegagalan ini pun jelas mencoreng nama baik KPU.
Bukan hanya itu kegagalan pelaksanaan debat yang merupakan bagian dari Pilkada ini juga mencoreng nama Kabupaten Blitar di kancah Nasional.
“Menurut saya tragedi kemarin yang tercoreng itu tidak hanya marwahnya KPU tapi juga Kabupaten Blitar sebenarnya, ini sebetulnya Kabupaten Blitar bisa membuat acara debat atau tidak, hal seperti itu kan kurang pantas,” ucap Muhammad Iqbal Baihaqi.
Para pengamat pun berharap KPU Kabupaten Blitar bisa mengevaluasi pelaksanaan debat ke tiga mendatang. Diharapkan KPU Kabupaten Blitar lebih serius dan lebih matang dalam persiapan debat.
Sehingga pelaksanaan debat ke 3 bisa berjalan dengan baik tanpa ada perselisihan perihal teknis debat.
“Kalau saya dari kacamata pribadi saya belum bisa melihat itu bagian pemaparan visi-misi dari kandidat harapannya ketika debat yang terakhir nanti KPU dan jajarannya dalam mempersiapkannya lebih matang, lebih intens membangun hubungan baik dengan para LO Paslon,” tegasnya. [owi/beq]
1 Komentar
Kalo membawa catatan atau tidak membawa tentu jelas karena didepan mata orang banyak
Tapi aturan debat itu boleh atau tidak bawa catatan dan aturan itu harus sudah jelas sebelum debat dimulai
Kalo memang tidak boleh ya petugas kpu shoting waktu cabub baca catatan terus di tampilkan di proyektor untuk dipublikasikan jadi jelas sebenarnya nyontek catatan atau tidak.
Saya heran saja kalo gak boleh bawa catatan kok cabub nekat bawa, kalo boleh kok cabub memprotes.hal yg dibolehkan yg kejadianya didepan publik.
.