Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa integritas dan kecepatan kerja merupakan syarat mutlak bagi seluruh aparatur di kementeriannya guna memastikan operasional Haji 1447 H/2026 M berjalan bersih tanpa kecurangan.
Dalam agenda Pembinaan Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Jawa Timur, pria yang akrab disapa Gus Irfan ini memberikan peringatan keras bahwa tidak ada toleransi bagi praktik “mafia haji” maupun penyelewengan anggaran jemaah.
Mandat tegas ini disampaikan Gus Irfan sebagai tindak lanjut instruksi langsung dari Presiden RI. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengelola ibadah suci, Kementerian Haji dan Umrah wajib memiliki standar moral dan transparansi yang jauh lebih tinggi dibandingkan instansi pemerintah lainnya.
“Presiden memberikan mandat langsung kepada saya: ‘Kementerian lain mungkin bisa ada kecurangan, tetapi Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh ada kecurangan satu rupiah pun.’ Mandat ini saya sampaikan kepada seluruh jajaran. Tindak semua indikasi kecurangan, babat mafia haji dan rente tanpa pandang bulu,” tegas Mochamad Irfan Yusuf dalam arahannya di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jum’at (23/1/2026).
Gus Irfan juga menghapus istilah “hak istimewa” bagi pegawai yang merasa memiliki kedekatan dengan pimpinan. Ia memastikan bahwa sistem pengawasan internal akan berlaku objektif dan keras bagi siapa saja yang terbukti melakukan penyimpangan di lapangan.
“Tidak ada istilah ‘orangnya menteri’, ‘orangnya wamen’, atau orangnya pejabat tertentu. Jika ada penyimpangan, tindak, libas, dan bersihkan. ASN yang tidak mampu menjaga integritas, lebih baik kembali ke instansi asalnya. Kita tidak butuh orang pintar yang tidak jujur,” tambah menteri yang mulai memimpin kementerian baru ini sejak Oktober 2025.
Mengingat sejarah pembentukan kementerian yang masih baru, Gus Irfan meminta seluruh jajaran dari berbagai latar belakang instansi asal untuk segera melebur dan meninggalkan ego sektoral. Ia menekankan bahwa setiap kelalaian dalam birokrasi haji akan berdampak langsung pada kehormatan negara di mata internasional, khususnya Pemerintah Arab Saudi.
“Tugas kita satu dan jelas, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Jangan pernah menganggap ini sebagai pekerjaan birokrasi rutin. Ini adalah amanah jutaan umat Islam Indonesia. Setiap kelalaian langsung berdampak pada kehormatan negara,” jelasnya.
Menghadapi timeline kerja yang ketat dari otoritas Arab Saudi, Menhaj menuntut pola kerja cepat. Kinerja pegawai tidak lagi diukur berdasarkan kehadiran rutin, melainkan hasil konkret yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang.
“Di Kementerian Haji dan Umrah tidak ada jalan santai. Kita semua dituntut untuk berlari. Yang tidak mampu berlari akan tertinggal, dan yang menghambat akan merugikan kementerian secara keseluruhan. Siapa mengerjakan apa, kapan tenggatnya, dan apa hasilnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Menhaj.
Menutup rangkaian pembinaan, Menhaj menginstruksikan seluruh pegawai di Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur dan UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk memprioritaskan kemudahan bagi jemaah di atas kepentingan jabatan.
“Orientasi utama kita hanya satu, pelayanan terbaik bagi jemaah. Seluruh kebijakan harus memudahkan jemaah, bukan sebaliknya. Kita adalah satu tim, satu tujuan, dan satu komando. Buktikan diri melalui kinerja nyata, bukan sekadar seremonial,” tandasnya. [ian]
