Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mendorong elit politik untuk terus menebarkan suasana sejuk dan kondusif jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Segala macam komentar yang dapat memicu ketegangan maupun konfrontasi sosial sebisa mungkin harus dihindari.
Menurut Said, menjelang pasangan capres dan cawapres didaftarkan, peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru. Individu yang tadinya belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan bisa jadi berubah pilihan politiknya.
Keadaan ini, kata Said, tentu akan meningkatkan tensi politik nasional. Meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun keluar dari kewajaran jika mengarah pada aksi kekerasan dan persinggungan suku, agama, dan ras.
“Elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan. Sehingga, pengaruhnya ke masyarakat yang berbeda dukungan tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam. Perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan sebatas hanya perbedaan pilihan di TPS. Pilpres harus kita letakkan sebagai momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, Senin (9/10/2023).
BACA JUGA:
Kemesraan Ganjar dan Mahfud di Pernikahan Keluarga Kyai Said Aqil Siroj, Sinyal Berpasangan?
“Kesepakatan kita menempuh jalan demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. Demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya. Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan. Itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” imbuhnya.
Menurut Said yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat justru merendahkan diri sendiri dalam menuju bangsa bermartabat. “Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” tegasnya.
“Tujuan kita memilih pemimpin bukan tujuan final. Tujuan kita memilih pemimpin agar mengantarkan kita dalam menakhodai kapal kebangsaan ini menempuh tujuan kita dalam bernegara. Yakni, mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik. Karena itu, para capres dan cawapres dituntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun ke depan. Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” tambahnya.
Rakyat perlu menyibukkan dirinya dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat, lanjut dia, harus melatih penalaran, siapa di antara mereka yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya. Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita-cita bersama.
“Dengan menempatkan diri pada perannya masing-masing, sesungguhnya baik bagi calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat di luar urusan-urusan, selain yang harus dipersiapkan dari masing-masing pihak. Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimistis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” jelasnya.
BACA JUGA:
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Raih MKD Award 2023
Selebihnya, di luar urusan kepemiluan, baik saat pemilu maupun tidak sedang ada pemilu, para pemimpin bangsa secara otentik perlu menunjukkan dekatnya jarak silaturahmi.
“Mungkin ada yang bertanya apa kepentingan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang merupakan kader PDI Perjuangan bersilaturahmi dengan Pak Jusuf Kalla. Demikian pula pertemuan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Semuanya, tidak lain kita maknai positif demi merawat jembatan silaturahmi tetap kokoh sebagai modal sosial bangsa. Pilihan politik boleh berbeda, namun kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia harus tetap terjaga,” paparnya.
Keutuhan negara dan bangsa haruslah di atas segalanya, yang harus dijaga melalui kebersamaan, kedamaian dan semangat kegotongroyongan seluruh rakyat. Kebinnekaan dan ke-ika-an bukan penggalan makna yang terpisah.
“Kebhinnekaan wujud jati diri kita yang memang beragam identitas, namun ke-ika-an adalah semangat kita. Dengan persatuan nasional inilah kita yakin seyakinnya bisa mengatasi segala tantangan kebangsaan apapun bentuknya. Untuk itu, mohon jangan dikorbankan,” pungkasnya. [tok/beq]
