Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Pemerintah mempercepat belanja Negara. Ini penting dilakukan untuk memperkuat daya ungkit di tengah menguatnya perekonomian nasional.
“Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik,” ujar Said Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima Beritajatim.com, Senin (10/7/2023).
Said menjelaskan, Mengakhiri semester pertama 2023, perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang semakin ekspansif. Meskipun akan ada pergantian kepemimpinan nasional yang akan segera terjadi, para pelaku ekonomi tidak menunggu dan melihat saja.
“Mereka semakin peka terhadap situasi politik nasional. Mereka melihat pentingnya perekonomian terus bergerak tanpa terganggu oleh kekhawatiran, terutama terkait dengan dinamika politik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kebijakan,” kata Said.
Hal yang sama berlaku untuk konsumen. Keyakinan konsumen terhadap perekonomian nasional yang semakin optimis dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada Juni 2023.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Mei 2023 mencapai 128,3, lebih tinggi daripada April 2023 yang sebesar 126,1. Peningkatan perekonomian nasional juga terlihat dari tingkat konsumsi listrik di sektor bisnis dan industri yang meningkat.
Konsumsi listrik di sektor bisnis pada bulan Mei 2023 meningkat sebesar 16,4 persen dan sektor industri meningkat sebesar 14,2 persen (yoy). Konsumsi semen nasional juga mengalami lonjakan, dengan peningkatan sebesar 25,3 persen (yoy) pada bulan Mei 2023.
Indeks Penjualan Riil (IPR) yang dirilis oleh BI pada bulan Mei 2023 juga mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,02 persen atau mencapai 234,2. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor makanan, minuman, tembakau, dan sandang yang semakin ekspansif.
Indeks Purchasing Manufacture (PMI) Indonesia juga tetap terjaga dengan baik. PMI pada bulan Mei 2023 berada di posisi 50,3 dan naik menjadi 52,7 pada bulan Juni 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PMI Indonesia berada dalam jalur yang cukup baik.
Kepercayaan konsumen terhadap perbaikan perekonomian nasional mendorong kinerja sektor kredit. Pada bulan Mei 2023, perbankan menyalurkan kredit sebesar Rp. 6.561,2 triliun atau tumbuh sebesar 9,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi daripada April 2023 yang tumbuh sebesar 8,1 persen (yoy). Harapan atas perbaikan perekonomian domestik juga direspon positif oleh investor asing.
BACA JUGA:
Said Abdullah : Jangan Dikotomikan Antara Presiden Rakyat dengan Petugas Partai
Kepercayaan investor global terhadap kinerja perekonomian nasional juga terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari peningkatan arus modal global ke pasar emerging market. Pada tanggal 21 Juni, arus modal masuk ke pasar obligasi Indonesia mencapai Rp80,79 triliun secara year to date (ytd), sedangkan di pasar saham terakumulasi sebesar Rp16,87 triliun (ytd).
Sentimen positif ini berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Setidaknya sejak akhir Maret hingga Juni 2023, kurs rupiah berada di kisaran Rp14.000-an, yang lebih kuat dibandingkan periode Januari-Maret 2023 yang berada di kisaran Rp15.000-an.
“Penguatan rupiah sebesar 5,17 persen hingga Juni 2023 terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap ancaman gagal bayar utang Pemerintahan Joe Biden. Meskipun saat ini Pemerintahan Biden telah menangguhkan plafon utang negara hingga 1 Januari 2025, kita berharap Bank Indonesia tetap melakukan perluasan transaksi mata uang lokal dengan negara-negara mitra dagang strategis,” ucap Said.
Kepercayaan konsumen dan investor terhadap prospek perekonomian nasional ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Momentum ini harus terus dijaga agar ekspansi perekonomian nasional memberikan dampak yang luas, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penguatan industri nasional, penyerapan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Kita berharap pertumbuhan perekonomian pada semester kedua tahun 2023 jauh lebih baik daripada kuartal I 2023 yang sebesar 5,03 persen (yoy). Meskipun pencapaian ini masih lebih baik daripada sejumlah negara maju dan kawasan. Pada kuartal I 2023, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 4,5 persen, Jepang hanya 1,3 persen, Amerika Serikat 1,6 persen, India 4,1 persen, dan Uni Eropa hanya 1,3 persen.
Meskipun harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, nikel, batubara, dan minyak bumi cenderung menurun, pemerintah berhasil mengelola dampaknya dengan baik. Secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 108,05 miliar, lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 114,97 miliar. Meskipun demikian, kita masih berhasil menjaga surplus neraca perdagangan sebesar USD 4,4 miliar. Oleh karena itu, perluasan program hilirisasi harus dipercepat untuk terus menjaga surplus perdagangan nasional.
Adanya penurunan harga komoditas global, ditambah dengan kebijakan The Fed yang tidak terlalu agresif, telah mengurangi tekanan eksternal terhadap ancaman inflasi. Inflasi hingga Juni 2023 mencapai 3,52 persen, lebih rendah daripada bulan Mei 2023 yang sebesar 4 persen.
Penurunan harga komoditas global dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga pendapatan negara tetap terjagadengan baik. Hingga akhir bulan Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.407 triliun, tumbuh sebesar 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara ini juga telah mencapai 57,2 persen dari target sebesar Rp2.463 triliun.
“Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah di sektor perpajakan. Meskipun terdapat berbagai isu negatif terkait perpajakan, pemerintah tetap berhasil mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan,” terang Said Abdullah.
Menurut dia, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp970,2 triliun atau 56,5 persen dari target. Penerimaan pajak ini tumbuh sebesar 9,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak didukung oleh Pertumbuhan PPh Badan sebesar 26,2 persen (yoy) dan PPN Dalam Negeri sebesar 19,5 persen (yoy).
Tetapi, Said menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap kinerja penerimaan cukai yang mengalami penurunan sebesar 18,8 persen. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp135,4 triliun.
“Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan cukai selalu melebihi target dan menjadi penopang pendapatan negara,” ucap dia.
BACA JUGA:
Said Abdullah: PDIP Kongkrit, Tak Banyak Drama Politik
Said juga memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama 2023 sebesar Rp302,1 triliun atau 5,5 persen(yoy). Peningkatan PNBP ini patut disyukuri karena kinerja komoditas non-migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7 persen (yoy).
Realisasi Belanja Negara hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Dalam realisasi anggaran hingga akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar Rp152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus sebesar Rp368,2 triliun. Pencapaian ini diharapkan dapat menekan kebutuhan pembiayaan yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman, yang sering kali menjadi sasaran serangan politik bagi pemerintah, terutama dalam tahun politik seperti saat ini. Selain itu, hal ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang lebih sehat.
Secara kualitatif, belanja negara memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga kesejahteraan rakyat. Kami bersyukur, berdasarkan dokumen World Bank Group tentang klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan untuk tahun anggaran 2024, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dolar AS atau sekitar Rp68,7 juta pada tahun 2022.
Nilai ini meningkat sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.170 dolar AS atau sekitar Rp62,55 juta. Posisi ini menempatkan Indonesia kembali dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yang merupakan jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju.
Tetapi, mengutip ekonom Joseph Stiglitz, Said mengingatkan dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur hanya dari aspek-aspek ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
“Ada dimensi lain yang berperan besar dalam kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hunian, lingkungan hidup, keamanan, hak partisipasi, dan lain-lain,” ucap dia.
Selain itu, mengutip ekonom penerima Nobel Amartya Sen, Said juga mengingatkan untuk melihat kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengukur tingkat pendapatan. Diperlukan pendekatan yang lebih luas untuk menangani masalah kemiskinan.
Sen, terang Said, menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan berbasis hak untuk orang miskin. Hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam memastikan akses yang mudah bagi orang miskin terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal layak, perawatan kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik.
“Oleh karena itu, program-program peningkatan kesejahteraan rakyat dalam APBN harus saling terkait dan didasarkan pada pandangan yang sama antar sektor,” kata Said Abdullah. [beq]
