Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyabet penghargaan Pandu Negeri tahun 2024 dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Penghargaan dengan kategori platinum (pemerintah daerah dengan kinerja dan governansu istimewa) ini diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Auditorium Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Pemkab Lamongan mendapatkan penghargaan tersebut, setelah dinyatakan memenuhi kualifikasi ragam penilaian yang sudah ditentukan. Di antaranya aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta hasil transformatif dan inovatif. Selain itu, tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi juga menjadi bagian dari evaluasi.
“Alhamdulillah upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadiri layanan berkualitas untuk masyarakat kembali mendapatkan penghargaan. Tentu penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas praktik tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes, usai menerima penghargaan.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 3,68 pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pula dari angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari 12,53 persen pada 2022, menjadi 12,42 persen atau setara dengan 149.940 jiwa pada tahun 2023.
Selain capaian pertumbuhan ekonomi, penghargaan ini turut mengukur capaian pembangunan sumber daya manusia (IPM) yang tinggi. Sehingga dengan diraihannya penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamongan telah berstandar internasional.
IPM sendiri diukur dari tiga dimensi yang mencakup kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Tercatat kenaikan IPM Kabupaten Lamongan terus terjadi, pada tahun 2021 IPM Lamongan menduduki angka 73,12, di tahun 2022 berada pada angka 74,02, dan di tahun 2023 mencapai angka 74,53.
Menurut Pak Yes, pembangunan manusia merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyiapkan dan melanjutkan pembangunan Lamongan kedepan. Juga pembangunan sumber daya manusia berkualitas ampuh mengatasi keterbatasan energi maupun keterbatasan sumber daya alam.
“Komitmen realisasi pembangunan sumber daya manusia, salah satunya diwujudkan melalui program prioritas pendidikan terintegrasi dan gratis (perintis), Lamongan sehat, young entrepreneur succes, dan lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya penilaian secara teknis pada aspek tata kelola keuntungan, diwujudkan melalui capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) delapan kali berturut turut. Penghargaan bergengsi dari BPK RI perwakilan Jatim merupakan bentuk dari praktik keuangan sehat oleh Kabupaten Lamongan yangmana disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran setiap tahunnya.
Adapun penilaian aspek kinerja Indeks Reformasi Birokrasi mampu dibuktikan Kabupaten Lamongan dengan capaian reformasi birokrasi yang terus meningkat juga. Pada tahun 2021 ada pada angka 68,35, tahun 2022 meningkat menjadi 70,02, dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 75,89.
Tidak hanya itu, Kota Soto juga menunjukkan kinerja yang baik dengan dibuktikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 89, Indeks Birokrasi 75,89, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,96 (berkategori sangat baik), Indeks SPI 80,41 (terjaga), Indeks Sistem Merit 295, hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman dengan hasil A atau kategori hijau dan lainnya. (fak/ian)
