Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan massa dari Paguyuban Jagal dan pedagang daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara simbolik membawa dan mengendarai hewan ternak sapi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun (TOW).
Aksi ini langsung menyita perhatian publik. Kehadiran tiga ekor sapi di kawasan pusat pemerintahan Kota Surabaya membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Yos Sudarso tersendat dan mengalami kemacetan cukup parah. Warga serta pengguna jalan tampak berhenti untuk menyaksikan jalannya demonstrasi yang dinilai tidak biasa.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang akan mereka alami jika relokasi tetap dipaksakan. Para jagal menilai pemindahan lokasi RPH akan mengancam mata pencaharian yang telah dijalani secara turun-temurun.
“Kami menolak pindah ke lokasi yang baru,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando di hadapan ratusan peserta aksi.
Mayoritas pengunjuk rasa merupakan warga yang tinggal dan bekerja di sekitar kawasan Pegirian. Mereka mengaku telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas pemotongan dan perdagangan daging di RPH tersebut.
Menurut massa aksi, lokasi Tambak Osowilangun dinilai tidak representatif untuk mendukung keberlangsungan usaha mereka. Selain faktor jarak, akses distribusi dan potensi penurunan pembeli menjadi alasan utama penolakan.
“Lokasi yang baru ini tidak representatif dan akan merugikan kami yang sudah menetap dan bekerja di Pegirian sejak lama,” tegas orator kembali.
Para demonstran juga menilai relokasi berpotensi memutus rantai ekonomi lokal yang selama ini tumbuh di sekitar RPH Pegirian, mulai dari pedagang kecil, buruh angkut, hingga usaha pendukung lainnya.
Hingga siang hari, perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Surabaya di dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas rencana relokasi tersebut. Mereka berharap DPRD dapat memfasilitasi dialog dengan Pemerintah Kota Surabaya agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil.
Sementara itu, aparat kepolisian dan petugas keamanan DPRD tampak berjaga ketat di sekitar pintu masuk gedung. Pengamanan dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah massa masuk ke dalam area gedung dewan.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat dan tetap terkendali, meski sempat menimbulkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi. [rma/beq]
