Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. Forum ini menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat guna memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa forum tersebut merupakan agenda tahunan wajib dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat.
“Kepentingan terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah. Kita butuh masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (20/2/2026).
“Indikator pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 tercatat sebesar 82,35 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini harus terus meningkat secara graduatif dari tahun ke tahun. Indikator kedua adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun seiring peningkatan IPM,” katanya.
Ning Ita menekankan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, baik dari sisi kedalaman maupun persebarannya, agar penanganannya semakin tepat sasaran. Sementara itu, indikator ketiga yakni pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan III tahun 2025 mencapai 5,15 persen. Menurutnya, meski kondisi ekonomi nasional masih belum sepenuhnya stabil.
“Pemerintah daerah tetap optimistis mampu menjaga tren pertumbuhan yang positif. Indikator keempat, Gini rasio, juga menunjukkan tren membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan ketimpangan ekonomi semakin menyempit pada 2027 mendatang. Namun pada indikator kelima, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terjadi anomali,” jelasnya.
Ini karena angkanya meningkat meski tingkat kemiskinan menurun. Menyikapi hal tersebut, Ning Ita optimistis pembukaan lapangan kerja baru akan mampu menekan angka pengangguran. Ia menyebut, beroperasinya 11 SPPG di Kota Mojokerto diperkirakan menyerap sedikitnya 45 tenaga kerja di masing-masing unit.
Selain itu, kehadiran pabrik rokok baru juga diproyeksikan membuka sekitar 600 lapangan kerja. Tiga pabrik rokok yang sempat kolaps pada akhir 2023 pun kini telah diakuisisi dan direncanakan kembali beroperasi pada 2026.
“Artinya semakin banyak lowongan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja di Kota Mojokerto. Kita optimis tingkat pengangguran terbuka bisa menurun pada 2027,” tegasnya.
Melalui forum ini, Ning Ita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan solutif. Setiap saran akan menjadi bahan penyempurnaan Ranwal RKPD 2027 agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar selaras dengan visi pembangunan Kota Mojokerto. [tin/but]
