Surabaya (beritajatim.com) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) senilai Rp72 triliun yang akan mengubah wajah pesisir timur Surabaya menjadi sorotan tajam.
Pakar perencanaan dan tata ruang wilayah dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Putu Rudy Setiawan menilai proyek reklamasi seluas 1.084 hektar ini tidak akan berdampak signifikan pada perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan. “Proyek ini terlalu diglorifikasi dan tidak akan berdampak banyak pada perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan,” tegas Putu, Rabu (7/8/2024).
Dia menilai proyek ini hanya akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun dengan matang.
Putu juga menyoroti dampak ekonomi proyek yang hanya akan terasa di sekitar Surabaya Raya, bukan skala provinsi apalagi nasional. “Ini skalanya lokal, kenapa harus RTRW yang berbeda disesuaikan dengan reklamasi ini?” tanya dia.
Ketimpangan sosial di Jawa Timur juga menjadi perhatian Putu. Dia khawatir perputaran uang, barang, dan jasa hanya akan terpusat di Surabaya, sementara daerah lain hanya menjadi penonton. “Ekonomi akan terakumulasi di Surabaya Raya, kesenjangan dengan daerah lain di Jawa Timur akan semakin besar,” ujar dia.
Putu, yang pernah terlibat dalam kajian awal proyek ini, mengungkapkan bahwa PT. Granting Jaya, pengusul proyek tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Perusahaan ini mengajukan proposal langsung ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena proyek tidak sesuai RTRW Provinsi Jawa Timur.
“Saya cenderung mengatakan terlalu dini bagi pemerintah pusat menetapkan ini PSN. Tidak ada kajian dampak ekonomi, hanya kajian finansial,” jelas Putu.
Putu juga menyoroti glorifikasi PSN yang bisa menjadi pemantik bagi pemilik modal untuk menerabas perizinan dan tata ruang. Dia mengingatkan dampak reklamasi terhadap lingkungan, seperti perubahan arus, sedimentasi, abrasi, dan perubahan habitat laut. “Kesannya PSN ini hanya memberikan fasilitas kepada kapitalis, kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja,” kritiknya.
Meski demikian, Putu mengungkapkan bahwa status PSN SWL bisa dicabut jika evaluasi pemerintah pusat menunjukkan tidak ada dampak signifikan bagi perekonomian. “PSN dievaluasi secara regular. Jika tidak tercapai target, bisa dievaluasi dan digugurkan dari daftar PSN,” jelasnya mengutip pernyataan Deputi VI Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.
Putu menyarankan pemerintah pusat fokus mengembangkan daerah lain di Jawa Timur yang berpotensi besar, seperti Selingkar Wilis, Pantai Selatan, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. “Kenapa tidak fokus ke sana saja investasi diarahkan? Kenapa harus di Surabaya dan sekitarnya?” pungkas dia.[asg/kun]
