Kediri (beritajatim.com) – Ratusan petani dari Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mendatangi ke Kantor ATR/BPN setempat. Mereka menolak upaya perebutan lahan garapan petani untuk fasilitas umum (fasum). Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan Paguyuban Tani Puncu Makmur (PTPM) membentangkan berbagai poster tuntutan.
Ketua DPW Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Indonesia Jawa Timur Jihat Kusumawan menegaskan, petani meneriakkan penolakan terhadap pengukuran dan penyertifikatan tanah atas nama desa. Menurut mereka, aksi pencaplokan lahan garapan mencederai rasa keadilan masyarakat dan membunuh perekonomian petani.
“Fasum dan fasos itu sudah ada kesepakatan di 60 hektar lahan eks HGU PT Mangli Dian Perkasa. Lokasinya ada di cengkehan. Tetapi kenapa hari ini dipindah ke lahan garapan petani,” tegas Jihat Kusumawan, pada Kamis (28/8/2025).
Gejolak petani Puncu ini, kata Jihat bermula dari kehadiran pihak Desa Puncu bersama Tiga Pilar untuk melakukan pematokan di lahan garapan mereka, pada Rabu (27/8/2025) kemarin. Lahan seluas 5 hektar tersebut sudah lama menjadi penghidupan mereka dengan menanam jagung dan cabai.
Dengan adanya dugaan penyerobotan lahan tersebut, petani harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebab, bukan hanya kehilangan potensi hasil tanaman, namun juga tanah mereka mencari makan.
Menurut Jihat, petani tidak mempermasalahkan pemanfaatan fasum dan fasos atas nama desa, selagi berada di titik lahan 60 hektar eks HGU PT Mangli Dian Perkasa. Sebab hal tersebut, sebagaimana kesepakatan saat penyerahan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahyanto waktu itu.
“Silahkan memanfaatkan lahan eks HGU PT Mangli yang ada di 60 hektar itu karena sudah menjadi kesepakatan. Tetapi jangan berpindah dan mencaplok lahan petani,” tegasnya.
Untuk diketahui, jumlah anggota Paguyuban Tani Puncu Makmur sebanyak 780 petani dan yang melakukan aksi unjuk rasa kali ini sebanyak 300-an petani. Mereka mengaku tengah mengajukan penguasaan lahan eks HGU itu secara legal ke pemerintah sejak tahun 2020 silam.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan para petani masih bertahan di halaman kantor ATR/BPN. Mereka belum ditemui oleh pihak pertanahan. [nm/beq]
