Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) bersiap menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (17/6/2026) siang.
Gerakan yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair atau Ksatria Airlangga ini bakal menuntut pembatalan sejumlah program nasional.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan menyatakan, aksi tersebut menjadi langkah mahasiswa mendorong pemerintah menghentikan program yang dinilai tidak efektif. Kebijakan itu juga dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma, tuntutan utamanya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI,” kata Rizqi, Selasa (16/6/2026).
Selain tuntutan tersebut, Ksatria Airlangga juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka juga meminta pengesahan RUU Masyarakat Adat segera diselesaikan oleh parlemen.
“Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucap Rizqi.
Massa memperkirakan sekitar 400 hingga 500 mahasiswa dari Unair akan memadati jalanan. Namun, Ksatria Airlangga juga membuka ruang bagi elemen mahasiswa dari kampus lain di Surabaya untuk bergabung. “Nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Rizqi menegaskan, pemilihan Gedung Negara Grahadi sebagai lokasi demonstrasi diklaim bukan untuk menemui pejabat daerah. Aksi ini dirancang sebagai sarana penyampaian informasi agar publik lebih peka terhadap situasi sosial dan ekonomi nasional.
“Kami ingin masyarakat Surabaya tahu dan lebih sadar bahwasanya negara hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil,” tutur Rizqi. [ipl/kun]
