Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3/2026). Rakor ini menyoroti ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncak pada Agustus mendatang.
Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif sekaligus pemetaan risiko menghadapi musim kemarau 2026, termasuk dampak fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang bertindak sebagai moderator, Anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Taufiq Hermawan, serta Kabasarnas Jatim Nanang.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, mengingat kondisi anomali yang terjadi saat ini. Di satu sisi, sejumlah wilayah masih terdampak banjir, sementara di sisi lain kekeringan mulai muncul.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” katanya.
Berdasarkan proyeksi BMKG, beberapa wilayah di Jawa Timur mulai memasuki fase kekeringan sejak April 2026. Intensitasnya diperkirakan meningkat pada Mei dan mencapai puncak pada Agustus.
“Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan prediksi dari BMKG puncak kekeringan terjadi Agustus mendatang,” ujar Khofifah.
Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Target Indeks Pertanaman (IP) padi dipastikan tidak mengalami penurunan.
“Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” katanya.
“Oleh karena itu, September nanti saat musim tanam kita berharap indeks pertanaman Jawa Timur 2,7 tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi, terutama dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dalam dan sistem irigasi perpompaan.
“Dinas Pertanian memetakan daerah-daerah yang membutuhkan irigasi perpompaan agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” imbuhnya.
Khofifah menjelaskan, strategi penanganan kekeringan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat dan untuk sektor pertanian.
“Kita membagi dalam dua kategori, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan air untuk pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pemetaan terhadap daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen, sebagai dasar penyusunan rencana aksi (plan of action) yang lebih terukur.
“Kepala BNPB memiliki daftar peta yang sangat komprehensif sehingga bisa menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur melakukan plan of action secara detail dan terukur,” jelasnya.
Kesiapsiagaan lintas sektor juga diperkuat, termasuk peran Dinas Sosial dalam menghadapi potensi kondisi kedaruratan akibat kekeringan.
“Kita pastikan seluruh perangkat daerah siap. Dinas Sosial selalu bersiaga dalam kondisi kedaruratan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa rakor tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau.
Ia mencontohkan, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga hampir 3.000 hektare, bahkan di Natuna yang sebelumnya jarang terjadi.
“Maka dari itu, bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau atau musim kekeringan,” terangnya.
Menurutnya, penanganan kekeringan dan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
Dalam rakor tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan satuan tugas darat, percepatan penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air bersih, serta opsi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Tadi kami sepakat bersama Provinsi Jatim akan segera menggelar apel di semua kabupaten kota termasuk juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan,” katanya.
Selain itu, kesiapan sarana pendukung seperti helikopter water bombing juga menjadi perhatian. Untuk mempercepat respons, direncanakan penempatan armada di titik strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya.
“Karena prediksi BMKG puncak kemarau Agustus 2026 itu merah semua mulai Madiun sampai Banyuwangi sehingga kita antisipasinya dua pesawat. Sedangkan untuk jumlah unit tergantung kebutuhan nanti di lapangan, tapi intinya berapapun kami siapkan sebagai catatan kalau musim El Nino seluruh Indonesia kita siapkan 50,” pungkasnya. [tok/beq]
